Tak Hanya Bima, Wakil Bupati Bogor Juga Kritisi Rencana PSBB Total di Jakarta
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
BOGOR - Selain Wali Kota Bogor Bima Arya, ternyata Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan juga ikut mengkritiki rencana pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total di DKI Jakarta pada Senin 14 September 2020. Bahkan Iwan juga melontarkan kritikan sama dengan atasannya, yakni rencana PSBB total itu tidak jelas. Bahkan, dia mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk menerbitkan informasi teknis peraturan PSBB total itu.
"Saya harap hari ini ada info teknis terkait pasal peraturan (PSBB Total) di DKI nya, diberikan melalui Bagian Perundang-undangan kita. Baru perbup direvisi disesuaikan dengan apa yang dibuat di Jakarta," katanya seperti dilansir di laman resmi Pemkab Bogor, Jumat (11/9/2020). ( )
Menurutnya, Pemkab Bogor akan mengikuti arahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dan akan menyesuaikan juga dengan DKI Jakarta. Kata Iwan Pemprov DKI melakukan PSBB secara total dengan aturan ketat, bukan berarti Pemkab Bogor harus ikut. Tapi, pihaknya hanya akan menyesuaikan dan kewenangannya ada di Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
"Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil khusus Bodebek yang wilayahnya menyesuaikan dengan PSBB Jakarta, kami sudah memberi kewenangan kepada bupati atau wali kota untuk membuat PSBB sendiri menyesuaikan dengan DKI," ucapnya. ( )
Jika dilihat dengan kondisi saat ini, kata politisi Gerindra ini, Kabupaten Bogor kondisi penyebaran Covid-19 tidak terlalu tinggi. "Data saat ini, di empat RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) dan 29 rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Bogor posisi okupasi penghunian tempat tidur itu terdiri hanya 30 persen," katanya.
Kemudian, kata dia, Kabupaten Bogor juga punya RS Darurat Covid-19 di Kemang dengan kapasitas 87 tempat tidur dan hari ini yang terisi 48. "kita ada 29 rumah sakit swasta dan empat RSUD khusus penanganan Covid-19 dengan jumlah tempat tidur 4.176, yang terisi 1.315,berarti 30 persen yang terisi, dan untuk yang terkonfirmasi positif per hari ini ada 1041 kasus" jelasnya. ( )
"Saya harap hari ini ada info teknis terkait pasal peraturan (PSBB Total) di DKI nya, diberikan melalui Bagian Perundang-undangan kita. Baru perbup direvisi disesuaikan dengan apa yang dibuat di Jakarta," katanya seperti dilansir di laman resmi Pemkab Bogor, Jumat (11/9/2020). ( )
Menurutnya, Pemkab Bogor akan mengikuti arahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dan akan menyesuaikan juga dengan DKI Jakarta. Kata Iwan Pemprov DKI melakukan PSBB secara total dengan aturan ketat, bukan berarti Pemkab Bogor harus ikut. Tapi, pihaknya hanya akan menyesuaikan dan kewenangannya ada di Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
"Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil khusus Bodebek yang wilayahnya menyesuaikan dengan PSBB Jakarta, kami sudah memberi kewenangan kepada bupati atau wali kota untuk membuat PSBB sendiri menyesuaikan dengan DKI," ucapnya. ( )
Jika dilihat dengan kondisi saat ini, kata politisi Gerindra ini, Kabupaten Bogor kondisi penyebaran Covid-19 tidak terlalu tinggi. "Data saat ini, di empat RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) dan 29 rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Bogor posisi okupasi penghunian tempat tidur itu terdiri hanya 30 persen," katanya.
Kemudian, kata dia, Kabupaten Bogor juga punya RS Darurat Covid-19 di Kemang dengan kapasitas 87 tempat tidur dan hari ini yang terisi 48. "kita ada 29 rumah sakit swasta dan empat RSUD khusus penanganan Covid-19 dengan jumlah tempat tidur 4.176, yang terisi 1.315,berarti 30 persen yang terisi, dan untuk yang terkonfirmasi positif per hari ini ada 1041 kasus" jelasnya. ( )
(mhd)
Explore More