Ini Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Bogor terkait RAPBD 2025

Terakhir, juru bicara Fraksi gabungan Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia (F-DSI), Subhan, menyampaikan secara umum ada beberapa prioritas yang digariskan Permendagri No 15/2024 sama dengan Permendagri sebelumnya, namun ada beberapa penambahan yaitu rencana Program pemerintah pusat terkait makan siang gratis bagi pelajar. Meski demikian, ia meminta agar Pemkot Bogor tetap memperhatikan juga Perihal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor tahun 2025-2045, agar program Pusat dan Daerah sama-sama terakomodir.

Terkait dengan RAPBD 2025, Subhan menitikberatkan perihal peningkatan pendapatan daerah. Hal tersebut bertujuan untuk mempersiapkan anggaran untuk dialokasikan ke pos anggaran darurat yang belum terlihat kebutuhan penganggarannya.

“Pendapatan daerah harus ditingkatkan secara ketat dengan cara pengawasan terhadap potensi kebocoran dan penyimpangan anggaran daerah terhadap potensi masukan daerah pada sektor retribusi dan pajak daerah,” kata Subhan.

Menanggapi pandangan umum itu, Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari menjelaskan, defisit APBD Kota Bogor 2025 akan diimbangi dengan pembiayaan daerah sehingga SILPA bernilai Rp0.

Kemudian, perihal usulan kenaikan anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial, alokasinya perlu dikaji ulang. Khususnya dari persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengusulan belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Terkait sektor pendidikan, Hery menegaskan berdasarkan hitungan Pemkot Bogor , alokasi anggaran sudah mencapai 22,31%. Ia pun menekankan bahwa Pemkot Bogor berkomitmen mengalokasikan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20%.

“Pada prinsipnya Pemkot Bogor berkomitmen mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Utamanya di bidang kesehatan, pendidikan, pengentasan masyarakat kurang mampu, pemberdayaan kaum perempuan serta memprioritaskan juga hal-hal berkaitan dengan kebersihan, penataan transportasi serta fasilitas dan utilitas perkotaan,” tandasnya.