Berdamai, Kemenkumham dan Pemkot Tangerang Sepakat Cabut Laporan
Berdamai, Kemenkumham dan Pemkot Tangerang Sepakat Cabut Laporan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sepakat berdamai. Dengan adanya kesepakatan ini, keduanya sepakat untuk mencabut laporan-laporan yang dilakukan terkait dengan sengketa aset.
Seperti diketahui Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah bertemu di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Sehingga tadi telah ada kesepakatan berdua, tentunya akan menarik seluruh pengaduan dan juga pelayanan publik dipulihkan. Dan kemudian terkait normatif di dalam perizinan dan tata ruangnya ini akan diselesaikan sebaik-baiknya," kata Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo setelah pertemuan di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019).
Hadi mengatakan, kesepakatan itu termasuk juga laporan yang masuk di kepolisian. Dia menyebut pencabutan dilakukan secepatnya.
"Ini sepulang ini nyabut. Orangnya masih di sini mau nyabut gimana. Pulang dari sini dicabut, namun sudah tidak ada pertentangan, tidak ada dusta antara Pak Sekjen Kumham dan Pak Wali Kota," ungkapnya.
Selain itu, Pemkot Tangerang juga akan mengembalikan layanan publik yang sebelumnya sempat dicabut. (Baca Juga: Wali Kota Tangerang-Menkumham Saling Lapor, WH: Antarpemerintah Jaga Etika
"Saya katakan tadi mau dicabut semuanya. Baik Kumham juga cabut, baik Pak Wali Kota juga nyabut. Bahkan pelayanan publik yang sempat dihentikan, baik itu listrik, baik itu sampah, baik itu drainase, air, dan sebagainya dipulihkan kembali," paparnya.
Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto membenarkan soal kesepakatan itu. Terkait dengan penuntasan akan dibicarakan dengan Gubernur Banten di pertemuan selanjutnya.
"(Penuntasan masalah aset) sudah direncanakan dengan Pak Gubernur terkait dengan kepentingan-kepentingan itu," katanya.
Hal Senada juga diungkapkan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah bahwa pihaknya siap menjalankan arahan pemerintah pusat. Sementara terkait dengan layanan publik, dia mengatakan sudah dikembalikan seperti smeula.
"Kita mendapatkan arahan dari Pak Mendagri untuk dinyalakan, dan sudah kita nyalakan. Sebetulnya sudah seperti biasa. Dan Alhamdulillah, dengan pertemuan ini akan lebih baik lagi. Insya Allah," tandasnya.
Seperti diketahui Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah bertemu di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Sehingga tadi telah ada kesepakatan berdua, tentunya akan menarik seluruh pengaduan dan juga pelayanan publik dipulihkan. Dan kemudian terkait normatif di dalam perizinan dan tata ruangnya ini akan diselesaikan sebaik-baiknya," kata Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo setelah pertemuan di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019).
Hadi mengatakan, kesepakatan itu termasuk juga laporan yang masuk di kepolisian. Dia menyebut pencabutan dilakukan secepatnya.
"Ini sepulang ini nyabut. Orangnya masih di sini mau nyabut gimana. Pulang dari sini dicabut, namun sudah tidak ada pertentangan, tidak ada dusta antara Pak Sekjen Kumham dan Pak Wali Kota," ungkapnya.
Selain itu, Pemkot Tangerang juga akan mengembalikan layanan publik yang sebelumnya sempat dicabut. (Baca Juga: Wali Kota Tangerang-Menkumham Saling Lapor, WH: Antarpemerintah Jaga Etika
"Saya katakan tadi mau dicabut semuanya. Baik Kumham juga cabut, baik Pak Wali Kota juga nyabut. Bahkan pelayanan publik yang sempat dihentikan, baik itu listrik, baik itu sampah, baik itu drainase, air, dan sebagainya dipulihkan kembali," paparnya.
Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto membenarkan soal kesepakatan itu. Terkait dengan penuntasan akan dibicarakan dengan Gubernur Banten di pertemuan selanjutnya.
"(Penuntasan masalah aset) sudah direncanakan dengan Pak Gubernur terkait dengan kepentingan-kepentingan itu," katanya.
Hal Senada juga diungkapkan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah bahwa pihaknya siap menjalankan arahan pemerintah pusat. Sementara terkait dengan layanan publik, dia mengatakan sudah dikembalikan seperti smeula.
"Kita mendapatkan arahan dari Pak Mendagri untuk dinyalakan, dan sudah kita nyalakan. Sebetulnya sudah seperti biasa. Dan Alhamdulillah, dengan pertemuan ini akan lebih baik lagi. Insya Allah," tandasnya.
(mhd)
Explore More