Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Massa Aksi Buruh Unjuk Rasa di Depan Patung Kuda Jakarta, Ini Tuntunannya
loading...
A
A
A
Menurut Said Iqbal, industri tekstil di Indonesia tengah mengalami masa-masa krisis yang ditandai dengan adanya penutupan puluhan pabrik dan PHK massal.
"Terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 adalah biang keladi dari permasalahan ini," katanya kepada wartawan, Rabu (3/7/2024).
Karena itu, pihaknya mendesak agar Permendag ini segera dicabut dan pemerintah mencari solusi agar tidak ada PHK.
Sementara itu, terkait dengan ancaman PHK terhadap kurir dan industri logistik, Said Iqbal menyampaikan hal itu akibat dari Peraturan Dirjen Perhubungan Darat yang membolehkan platform online asing seperti Shopee, Blibli, Tokopedia dll membentuk unit usaha jasa kurir dan logistik.
"Hal ini melanggar azas persaingan usaha yang fair, mereka menguasai dari hulu ke hilir," ujarnya.
Akibatnya, jasa usaha kurir dan logistik domestik, seperti J & T, Pos Indonesia, Tiki, dan lain-lain banyak kehilangan pekerjaan yang berujung di bulan Juli-Agustus ini berpotensi terjadi PHK puluhan ribu buruh di industri jasa kurir dan logistik.
"Oleh karenanya Peraturan Dirjen Perhubungan Darat yang membolehkan platform asing Shopee, Blibli, Tokopedia, Tiktok dll yang juga melakukan usaha kurir dan logistik harus dicabut karena mematikan usaha jasa kurir dan logistik domestik yang berujung PHK buruh," katanya.
Dalam kesempatan ini, Said Iqbal juga meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memanggil Shopee, Blibli, Tokopedia, dll, untuk melarang platform asing ikut bermain di usaha jasa kurir dan logistik.
Partai Buruh dan KSPI juga mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengambil langkah konkret dalam melindungi industri dalam negeri. Dalam situasi ekonomi yang semakin sulit, Said Iqbal menekankan pentingnya perlindungan terhadap industri lokal guna menjaga lapangan kerja dan mencegah terjadinya PHK.
"Partai Buruh dan KSPI meminta pemerintah memberlakukan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri nasional, mengurangi ketergantungan pada impor, serta memberikan insentif bagi pelaku industri lokal. Dengan langkah ini, diharapkan industri dalam negeri dapat tumbuh lebih kuat dan mampu bersaing di pasar global, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja," kata Iqbal.
"Terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 adalah biang keladi dari permasalahan ini," katanya kepada wartawan, Rabu (3/7/2024).
Karena itu, pihaknya mendesak agar Permendag ini segera dicabut dan pemerintah mencari solusi agar tidak ada PHK.
Sementara itu, terkait dengan ancaman PHK terhadap kurir dan industri logistik, Said Iqbal menyampaikan hal itu akibat dari Peraturan Dirjen Perhubungan Darat yang membolehkan platform online asing seperti Shopee, Blibli, Tokopedia dll membentuk unit usaha jasa kurir dan logistik.
"Hal ini melanggar azas persaingan usaha yang fair, mereka menguasai dari hulu ke hilir," ujarnya.
Akibatnya, jasa usaha kurir dan logistik domestik, seperti J & T, Pos Indonesia, Tiki, dan lain-lain banyak kehilangan pekerjaan yang berujung di bulan Juli-Agustus ini berpotensi terjadi PHK puluhan ribu buruh di industri jasa kurir dan logistik.
"Oleh karenanya Peraturan Dirjen Perhubungan Darat yang membolehkan platform asing Shopee, Blibli, Tokopedia, Tiktok dll yang juga melakukan usaha kurir dan logistik harus dicabut karena mematikan usaha jasa kurir dan logistik domestik yang berujung PHK buruh," katanya.
Dalam kesempatan ini, Said Iqbal juga meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memanggil Shopee, Blibli, Tokopedia, dll, untuk melarang platform asing ikut bermain di usaha jasa kurir dan logistik.
Partai Buruh dan KSPI juga mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengambil langkah konkret dalam melindungi industri dalam negeri. Dalam situasi ekonomi yang semakin sulit, Said Iqbal menekankan pentingnya perlindungan terhadap industri lokal guna menjaga lapangan kerja dan mencegah terjadinya PHK.
"Partai Buruh dan KSPI meminta pemerintah memberlakukan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri nasional, mengurangi ketergantungan pada impor, serta memberikan insentif bagi pelaku industri lokal. Dengan langkah ini, diharapkan industri dalam negeri dapat tumbuh lebih kuat dan mampu bersaing di pasar global, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja," kata Iqbal.
Explore More
