Jelang Demo Buruh, Lalin Jalan Medan Merdeka Barat Arah Harmoni Ditutup
loading...
Arus lalu lintas (lalin) Jalan Medan Merdeka Barat arah Harmoni ditutup. Hal ini sebagai antisipasi menjelang aksi demonstrasi aliansi buruh, Senin (8/7/2024). Foto/SINDOnews/Muhammad Refi Sandi
A
A
A
JAKARTA - Arus lalu lintas (lalin) Jalan Medan Merdeka Barat arah Harmoni ditutup. Hal ini sebagai antisipasi menjelang demo buruh di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024) pagi.
Pantauan SINDOnews di lokasi, massa aliansi buruh mulai berdatangan dengan satu unit mobil komando dengan pengeras suara. Terlihat spanduk bertuliskan poin tuntutan terpampang di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Patung Kuda.
"Cabut Omnibuslaw Undang-Undang Cipta Kerja dan Hapus Outsourching Tolak Upah Murah (Hostum)," tulis pesan dalam spanduk berwarna oranye itu.
Terlihat pula pembatas beton dan kawat berduri telah terpasang rapih menutup Jalan Raya Medan Merdeka Barat arah Harmoni. Terlihat pula berrier oranye dipasang petugas kepolisian.
Sementara arus lalin dari arah sebaliknya Harmoni menuju Patung Kuda masih dapat dilintasi kendaraan roda dua, empat hingga bus Transjakarta. Terpantau arus lalin di sekitar Patung Kuda ramai lancar cenderung padat menjelang lampu merah dari sejumlah arah.
Terlihat satu unit water canon dan aparat kepolisian telah bersiaga mengamankan jalannya aksi demonstrasi.
Sebelumnya, Ribuan buruh bakal melakukan aksi unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Buruh menuntut pencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Aksi tersebut rupanya akan dilakukan serentak di kantor Gubernur, Bupati atau Wali Kota tiap daerah. Sementara aksi di depan gGedung MK akan dihadiri buruh perwakilan dari Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.
"Jumlah massa aksi diperkirakan mencapai ribuan orang," ujar Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangannya, Sabtu (6/7/2024).
Said menjelaskan, khusus di Jakarta, titik kumpul massa aksi berada di bundaran Patung Kuda. Aksi akan dimulai sejak pukul 09.00 WIB hingga selesai.
Said menjelaskan, aksi ini dilakukan bersamaan dengan sidang lanjutan Judicial Review Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang agendanya adalah mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon.
"Kami berharap dengan aksi ini, suara para pekerja dapat lebih didengar dan diperhatikan oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menyidangkan uji materiil Omnibus Law UU Cipta Kerja," tambahnya.
Pantauan SINDOnews di lokasi, massa aliansi buruh mulai berdatangan dengan satu unit mobil komando dengan pengeras suara. Terlihat spanduk bertuliskan poin tuntutan terpampang di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Patung Kuda.
"Cabut Omnibuslaw Undang-Undang Cipta Kerja dan Hapus Outsourching Tolak Upah Murah (Hostum)," tulis pesan dalam spanduk berwarna oranye itu.
Terlihat pula pembatas beton dan kawat berduri telah terpasang rapih menutup Jalan Raya Medan Merdeka Barat arah Harmoni. Terlihat pula berrier oranye dipasang petugas kepolisian.
Sementara arus lalin dari arah sebaliknya Harmoni menuju Patung Kuda masih dapat dilintasi kendaraan roda dua, empat hingga bus Transjakarta. Terpantau arus lalin di sekitar Patung Kuda ramai lancar cenderung padat menjelang lampu merah dari sejumlah arah.
Terlihat satu unit water canon dan aparat kepolisian telah bersiaga mengamankan jalannya aksi demonstrasi.
Sebelumnya, Ribuan buruh bakal melakukan aksi unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Buruh menuntut pencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Aksi tersebut rupanya akan dilakukan serentak di kantor Gubernur, Bupati atau Wali Kota tiap daerah. Sementara aksi di depan gGedung MK akan dihadiri buruh perwakilan dari Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.
"Jumlah massa aksi diperkirakan mencapai ribuan orang," ujar Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangannya, Sabtu (6/7/2024).
Said menjelaskan, khusus di Jakarta, titik kumpul massa aksi berada di bundaran Patung Kuda. Aksi akan dimulai sejak pukul 09.00 WIB hingga selesai.
Said menjelaskan, aksi ini dilakukan bersamaan dengan sidang lanjutan Judicial Review Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang agendanya adalah mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon.
"Kami berharap dengan aksi ini, suara para pekerja dapat lebih didengar dan diperhatikan oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menyidangkan uji materiil Omnibus Law UU Cipta Kerja," tambahnya.
(maf)
Explore More