Uang Pelicin KJP, Wali Kota Jakbar: Enggak Benar Itu Pungli

JAKARTA - Wali Kota Jakarta Barat , Rustam Effendi menegaskan, tak mentolerir adanya pungutan liar (pungli) di wilayah hukumnya, termasuk "uang pelicin" pendaftaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) . Dia mengatakan, akan memangil Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Jakarta Barat melakukan investigasi.

"Hari ini saya panggil sudinnya. Enggak benar itu adanya pungli," tegas Rustam saat dihubungi menanggapi pungli di SMK Taman Sakti, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat 8 Maret 2019.

Meski tak mengetahui secara pasti sanksi apa yang dikenakan. Namun Rustam menegaskan, apapun alasannya pungli, khususnya di dunia pendidikan tidak dibenarkan. Terlebih bahan untuk pungli, yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP), merupakan program unggulan Gubernur DKI Jakarta.

"Kita tak melihat sekolah. Tapi KJP-nya. Kenapa dijadikan pungli. Ini enggak akan saya biarkan," tegas Rustam. (Baca Juga: Disdik Pastikan Keluarkan Pelajar Pelaku Kejahatan dan Mencabut KJP
Sekadar diketahui, salah seorang orang tua siswa, berinisial San di SMK Taman Sakti, Cengkareng, Jakarta Barat, mengatakan, telah dimintai uang pelicin untuk pembuatan KJP. Ia menyaksikan langsung bagaimana oknum guru maupun sekolah meminta uang sebesar Rp100 ribu melalui surat.

"Jadi pas anak saya mau perpanjang KJP, pihak sekolah meminta Rp100 ribu untuk biaya administrasi," kata San saat ditemui di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat 8 Maret 2019.