Ingin Kesejahteraan Guru Meningkat, Pemkot Bekasi Ngotot Kelola SMA

BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi ngotot meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat agar pengelolaan SMA/SMK negeri dikembalikan ke daerah. Upaya itu dilakukan agar tidak ada kesenjangan antara guru di Kota Bekasi karena kesejahteraan guru SMA/SMK jauh tertinggal dari guru SD dan SMP.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah mengatakan, pemerintah daerah ingin mengambil alih pengelolaan SMA/SMK. Pengambilalihan itu untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan guru dan pengajaran guru untuk siswanya. "Jangan sampai ada kesenjangan di internal guru SMP dan SMA," katanya kepada wartawan, Kamis (11/10/2018).

Menurutnya, ada perbedaaan upah yang diterima antara guru yang ikut ke Pemprov Jawa Barat dengan yang masih di Kota Bekasi. Setiap guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih bertahan di pemerintah daerah masih mendapat tunjangan daerah sebesar Rp5,1 juta per bulan. "Ada perbedaan tunjangan upah guru provinsi dan Kota Bekasi," ujarnya.

Saat ini, upah guru SMA/SMK negeri yang menginduk ke Pemprov Jawa Barat jauh tertinggal dengan guru di Kota Bekasi. Selama bergabung sejak Januari 2018, guru SMA/SMK non PNS hanya diberikan upah sebesar Rp85 ribu per jam. Sedangkan, guru kontrak di Kota Bekasi diberikan upah sebesar Rp3,8 juta per bulan.

Sejauh ini, lanjut dia, Pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan MoU dengan Pemprov Jawa Barat terkait kelola keuangan guru SMA/SMK. Nantinya, akan ada penyesuaian upah yang diterima untuk seluruh guru yang mengajar di Kota Bekasi. "Model keuangannya sudah dilakukan kesepakatan bersama," ujarnya.