Polemik KJP Plus-KJMU, PKS: Bukti Kurangnya Sinkronisasi dan Sosialisasi Kebijakan

JAKARTA - Polemik Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menjadi sorotan publik termasuk Anggota DPRD DKI Jakarta dari PKS Muhammad Thamrin.

Hal tersebut bukti kurangnya sinkronisasi kebijakan dan lemahnya komunikasi publik pemerintah.

“Di masa sulit seperti ini harga-harga kebutuhan pokok sedang naik, mekanisme yang terkesan tertutup dalam penentuan kriteria dan Desil bagi siswa dan mahasiswa yang mendapatkan KJP dan KJMU khususnya di Jakarta membuat kita semua bertanya dan kesal. Banyak pembatalan siswa dan mahasiswa yang sebelumnya dapat, apalagi ada dalam satu keluarga di mana ada anak dapat dan tidak dapat,” ujar Thamrin, Kamis (7/3/2024).



Meskipun dari info terbaru yang berasal dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, intinya tidak ada pembatalan status untuk penerima lanjutan KJMU karena klasifikasi Desil pada data Regsosek tidak lagi menjadi dasar dalam pemenuhan persyaratan penerima.

Thamrin mengatakan, pembatalan status dapat terjadi bila mahasiswa melanggar larangan KJMU yang sudah diketahui oleh si penerima siswa dan mahasiswa. Namun, dia menyayangkan minimnya sosialisasi bahwa penerima lanjutan harus melakukan input data kembali.

“Ini sudah menjadi polemik. Kami bersyukur jika ini kembali normal dan ini menambah keyakinan kita sekaligus mengonfirmasi apa yang dikeluhkan masyarakat bahwa sepeninggal Gubernur DKI Anies Baswedan, Jakarta mengalami kemunduran pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan,” ungkapnya.

Diketahui, Pemprov DKI akan mengevaluasi penerima KJP Plus dan KJMU setiap 6 bulan agar tepat sasaran. Sinkronisasi data di pemerintah untuk memastikan mereka yang menerima bantuan adalah yang berhak dengan menggunakan crossing data baik dari pajak kendaraan bermotor maupun data lainnya.

"Kalau data yang kita link kan dengan data pajak, data kendaraan, dia memiliki kendaraan dan orang yang mampu, masak kita berikan bantuan. Padahal, dana ini terbatas, kita bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu dan layak secara data,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Menurut dia, data di Pemprov DKI bisa di-link-kan dengan data lainnya. Misalnya dia punya berapa kendaraan, punya berapa mobil, punya rumah, rumahnya ada di mana bisa dilacak.