Temui Pendemo di Depan DPR, Legislator PKS Ungkap Pentingnya Hak Angket
loading...
Anggota Komisi V DPR Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat menemui para pendemo di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/3/2024). Foto/Danandaya Arya Putra
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat menemui para pendemo di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/3/2024). Ratusan massa melakukan aksi penyampaian pendapat tentang penolakan atas hasil Pemilu 2024.
Usai menemui massa aksi, dirinya menjelaskan mengapa hak angket ini penting untuk dijalankan DPR. “Bahwasanya banyak sekali kecurangan dalam proses mulai dari pra dan juga terlaksananya Pemilu 2024 ini terasa, mulai dari proses pencalonan ada intervensi kekuasaan dalam regulasi untuk capres dan cawapres itu adalah untuk kepentingan dari anak Presiden Jokowi," ujar Syahrul kepada wartawan.
Dia juga menilai penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah dijatuhkan melanggar kode etik karena menerima pendaftaran calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka sebelum mengubah PKPU. Dia juga melihat cawe-cawe Jokowi sudah kelewatan untuk Pemilu 2024.
"Kemudian mulai dari KPU yang sudah dinyatakan melanggar kode etik, begitu juga pemerintah menganggarkan dana bansos yang sangat fantastis tidak sebanyak ketika masyarakat membutuhkan zaman covid dulu, Rp450 triliun lebih itu dianggarkan dan itu dibagikan sebelum pemilu dilaksanakan," katanya.
Dia juga mendengarkan adanya intervensi yang menyasar kepala daerah untuk memenangkan salah satu calon tertentu. Indikasi itu menurut secara jelas membuktikan Pemilu 2024 ini tidak dilaksanakan secara jujur dan adil.
"Belum lagi saat adanya intimidasi beberapa pihak di lembaga negara ini kepada mulai dari kepala daerah, kepala desa yang paling kecil diintimidasi dan mereka harus buat video, dan ini tuh harus dilaporkan memberikan dukungan dan diberikan syarat, target suara dan itu tidak rahasia umum," sambungnya.
Dia mengaku, selain PKS, terdapat partai lain yakni PDI perjuangan dan PKB yang telah setuju menjalankan hak angket ini. Nanti pengguliran hak angket akan dibahas melalui rapat para fraksi.
"Nanti di tingkat pimpinan fraksi ya, secara pastinya, ada lobi-lobi fraksi kapan yang harus digulirkan kemudian prosesnya. Yan jelas yang menjadi catatan kita ini, kita bukan tidak siap kalah, tapi yang kita tolak ini adalah ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam prosesnya," pungkasnya.
Usai menemui massa aksi, dirinya menjelaskan mengapa hak angket ini penting untuk dijalankan DPR. “Bahwasanya banyak sekali kecurangan dalam proses mulai dari pra dan juga terlaksananya Pemilu 2024 ini terasa, mulai dari proses pencalonan ada intervensi kekuasaan dalam regulasi untuk capres dan cawapres itu adalah untuk kepentingan dari anak Presiden Jokowi," ujar Syahrul kepada wartawan.
Dia juga menilai penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah dijatuhkan melanggar kode etik karena menerima pendaftaran calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka sebelum mengubah PKPU. Dia juga melihat cawe-cawe Jokowi sudah kelewatan untuk Pemilu 2024.
Baca Juga
"Kemudian mulai dari KPU yang sudah dinyatakan melanggar kode etik, begitu juga pemerintah menganggarkan dana bansos yang sangat fantastis tidak sebanyak ketika masyarakat membutuhkan zaman covid dulu, Rp450 triliun lebih itu dianggarkan dan itu dibagikan sebelum pemilu dilaksanakan," katanya.
Dia juga mendengarkan adanya intervensi yang menyasar kepala daerah untuk memenangkan salah satu calon tertentu. Indikasi itu menurut secara jelas membuktikan Pemilu 2024 ini tidak dilaksanakan secara jujur dan adil.
"Belum lagi saat adanya intimidasi beberapa pihak di lembaga negara ini kepada mulai dari kepala daerah, kepala desa yang paling kecil diintimidasi dan mereka harus buat video, dan ini tuh harus dilaporkan memberikan dukungan dan diberikan syarat, target suara dan itu tidak rahasia umum," sambungnya.
Dia mengaku, selain PKS, terdapat partai lain yakni PDI perjuangan dan PKB yang telah setuju menjalankan hak angket ini. Nanti pengguliran hak angket akan dibahas melalui rapat para fraksi.
"Nanti di tingkat pimpinan fraksi ya, secara pastinya, ada lobi-lobi fraksi kapan yang harus digulirkan kemudian prosesnya. Yan jelas yang menjadi catatan kita ini, kita bukan tidak siap kalah, tapi yang kita tolak ini adalah ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam prosesnya," pungkasnya.
(rca)
Explore More