Mahasiswa UIN Jakarta Gelar Mimbar Bebas Soal Netralitas Pemilu 2024
loading...
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar mimbar bebas di depan Sekretariat Dewan Mahasiswa (DEMA) dan Senat Mahasiswa (SEMA) UIN Jakarta, Kamis (28/12/2023). Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar mimbar bebas di depan Sekretariat Dewan Mahasiswa (DEMA) dan Senat Mahasiswa (SEMA) UIN Jakarta, Kamis (28/12/2023).
Mimbar bebas digelar sebagai bentuk keprihatinan dan kekecewaan mahasiwa UIN Jakarta melihat perkembangan praktik demokrasi di ujung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Selain menampilkan Ketua BEM UIN Jakarta dan Ketua Aliansi Mahasiswa UIN Jakarta yang berorasi, juga menghadirkan Ekonom Faisal Basri, pengamat politik Ray Rangkuti, Iwan Buana INFID, Nong Darul Mahmada, serta pakar hukum tata negara Bivitri Susanti.
Ketua BEM UIN Jakarta Muhamad Abid Al Akbar menyoroti ancaman netralitas Pemilu 2024. Ini ditandai majunya Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi yang membuat netralitas presiden dipertanyakan.
Padahal, kekuasaan presiden yang sangat besar dapat memobilisasi aparat negara dan uang negara untuk kepentingan memenangkan anaknya yang berpasangan dengan Prabowo Subianto.
"Kita tidak bisa mengharapkan presiden dapat netral dan akibatnya legitimasi Pemilu 2024 dipertanyakan," ujar Abid.
Dia juga kecewa dengan intervensi Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran hingga menjadi cawapres. "Pelanggaran etik yang serius dan dilakukan secara sistematis jelas telah merusak sekaligus mengancam keadaban demokrasi," katanya.
Pelanggaran etika itu dipertontonkan tanpa rasa bersalah dan bahkan merasa diri mereka menjadi korban fitnah dan serangan politik. Abid menilai hal tersebut sebagai ironi dan malapetaka.
Pakar ekonomi Faisal Basri menyatakan kemunculan dinasti politik mempersulit harapan agar Pemilu berlangsung netral. Sentralisasi kekuasaan dalam dinasti politik dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi.
Mimbar bebas digelar sebagai bentuk keprihatinan dan kekecewaan mahasiwa UIN Jakarta melihat perkembangan praktik demokrasi di ujung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Selain menampilkan Ketua BEM UIN Jakarta dan Ketua Aliansi Mahasiswa UIN Jakarta yang berorasi, juga menghadirkan Ekonom Faisal Basri, pengamat politik Ray Rangkuti, Iwan Buana INFID, Nong Darul Mahmada, serta pakar hukum tata negara Bivitri Susanti.
Ketua BEM UIN Jakarta Muhamad Abid Al Akbar menyoroti ancaman netralitas Pemilu 2024. Ini ditandai majunya Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi yang membuat netralitas presiden dipertanyakan.
Padahal, kekuasaan presiden yang sangat besar dapat memobilisasi aparat negara dan uang negara untuk kepentingan memenangkan anaknya yang berpasangan dengan Prabowo Subianto.
"Kita tidak bisa mengharapkan presiden dapat netral dan akibatnya legitimasi Pemilu 2024 dipertanyakan," ujar Abid.
Dia juga kecewa dengan intervensi Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran hingga menjadi cawapres. "Pelanggaran etik yang serius dan dilakukan secara sistematis jelas telah merusak sekaligus mengancam keadaban demokrasi," katanya.
Pelanggaran etika itu dipertontonkan tanpa rasa bersalah dan bahkan merasa diri mereka menjadi korban fitnah dan serangan politik. Abid menilai hal tersebut sebagai ironi dan malapetaka.
Pakar ekonomi Faisal Basri menyatakan kemunculan dinasti politik mempersulit harapan agar Pemilu berlangsung netral. Sentralisasi kekuasaan dalam dinasti politik dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi.
Explore More