Gabung OK Otrip, DKI Ingin Pengemudi Bersertifikat

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah melakukan sertifikasi pengendara OK Otrip demi menjamin keselamatan penumpang. Maka itu, para pengendara nantinya akan dilakukan pendidikan dan pelatihan (diklat).

Selain itu, sembari menyelenggarakan pelatihan. Sosialisasi kian gencar dilakukan terhadap program Anies-Sandi itu. Tak hanya kepada masyarakat, sosialisasi mengajak juga dilakukan terhadap pemilik dan sopir angkutan agar mau bergabung dengan OK Otrip.

"Kedepannya kami ingin semua armada OK Otrip dikendarai oleh pengemudi yang sudah bersertifikasi," kata Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah di Jakarta, Kamis 22 Februari 2018.

Mencapai itu, DKI telah menggandeng Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Tegal, Jawa Tengah, untuk mengadakan diklat pengemudi angkutan umum. Diklat diikuti 250 peserta dan dibagi menjadi beberapa angkatan dengan 10 kelas.

Terhadap pelatihan itu, DKI menginvestasikan Rp2,3 miliar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dishub dengan rincian sekitar Rp8,5 juta per pesertanya.

Kesemua anggota itu berasal dari semua operator, dengan rincian Kolamas Jaya 15 orang, Komilet Jaya 10 orang, Budi Luhur lima orang, Purimas Jaya enam orang, Puskopau Halim Perdana Kusuma delapan orang, PT Kencana Sakti Transpirt enam orang, dan Koperasi Wahana Kalpika (KWK) 200 orang.

"Karena memang dari jumlah kendaraannya juga paling banyak, kalau Kolamas kan 360 (kendaraan jadi) 15 orang. Kalau KWK 6.350 kendaraan," jelasnya.

Andri yakin melalui serangkaian pelatihan itu, kualitas pengemudi lebih terjamin. Masyarakat nantinya tak lagi takut akan kesan angkutan umum jakarta yang kerap ugal ugalan. Sebab dalam pelatihan, pengemudi akan diajarkan untuk mematuhi rambu lalu lintas dan berkendara mementingkan keselamatan.

Meski demikian, terhadap program OK Otrip tak selalu berjalan mulus, kurangnya sosialisasi membuat sejumlah pengemudi kemarin melakukan demontrasi menolak program ini. Demo sendiri dilakukan di dekat Stasiun Tanah Abang, Jatibaru, Jakarta Pusat.

Dalam demo sendiri, sejumlah supir angkutan mengeluhkan dengan pencapaian target 175 kilometer yang sulit dicapai sejumlah angkot, serta pembatasan angkutan yang tergabung dalam OK Otrip.

Seorang sopir M08, Toto mengatakan, dirinya hanya mampu mencapai 10 kilometer dalam satu rate. Sementara untuk mendapatakan 175 rate, dirinya harus 18 rate, hal itu dianggapnya mustahil.

"Kita enggak sanggup, dengan kondisi macet, saya tak bisa mencapai itu," keluh Toto yang mengatakan gajinya tak sampai. (Baca Juga: Anies-Sandi Luncurkan OK-Otrip, Diuji Coba Selama 3 Bulan
Tak hanya itu, para sopir juga mengeluhkan dengan pembatasan angkot. Khusus untuk trayek M08, diketahui Dishub merampingkan angkutan menjasi 70 unit, sementara dari perhitungannya sedikitnya ada 260 unit yang tersedia untuk trayek itu.

Demo di kawasan Tanah Abang sendiri tak berlangsung lama. Dishub kemudian datang mengajak perwakilan sejumlah sopir yang berdemo untuk diskusi. Hasilnya mereka bersiap mengikuti OK Otrip.

Sementara itu, Dewan Pembina Unit Angkutan Lingkungan Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI, Petrus Tukimin usai mendamping pendemo menegaskan, adanya kesalahpahaman yang terjadi antara Dishub dan Pemilik Angkutan. Dia mengakui, hal itu wajar mengingat OK Otrip merupakan program baru.

"Saya lihat sosialisasinya belum merata, sehingga terlihat ada pendapat yang salah. Tapi setelah dikomunikasikan, mereka paham," ucap Petrus.

Meski demikian terhadap angkutan lama, Dishub, kata Petrus, mempunyai solusi dengan membeli armada pemilik angkutan. Pemilik angkutan dan sopir bisa dialihkan dengan berprofesi lain.

"Nanti armadanya kita beli, Metromini kita hargai Rp20 juta per unit. Sementara Mikrolet dan KWK masih dikaji," ucapnya sembari mengatakan hal ini sudah melakukan kesepakatan.

Sementara terhadap keluhan pencapaian kilometer, Petrus menegaskan pihaknya akan melakukan solusi agar sama sama menguntungkan. (Baca Juga: OK Otrip Diuji Coba, Pengamat Wanti-wanti soal Anggaran(mhd)