Acuan Kegiatan Anggaran Pemprov DKI 2018 Bukan Visi Misi Anies-Sandi

JAKARTA - Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2018 akan ditanda tangani menjadi Peraturan Gubernur (Pergub) pada akhir bulan ini. Sebanyak 20.000 lebih RKPD yang sudah diinput tidak mencakup visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih 2017-2022 Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik mengatakan, pembahasan RKPD 2018 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi yang dilakukan saat ini tidak mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yang mutlak milik visi-misi Anies-Sandi.

Untuk itu, Taufik meminta Tim Sinkronisasi menjadikan pertemuan saat ini sebagai ajang pembentukan RPJMD terlebih dahulu. "RKPD itu acuanya RPJMD. Nah RPJMD 2017-2022 itu milik Gubernur dan Wagub terpilih Anies-Sandi. Nah RKPD 2018 yang sudah disusun itu acuanya apa? Kok Tim Sinkronisasi disuruh langsung mencocokan program Anies-Sandi dengan RKPD 2018 yang sudah disusun itu," kata Muhammad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 22 Mei 2017 kemarin.

Taufik menjelaskan, visi-misi Anies-Sandi itu maju kotanya bahagia warganya. Artinya, program Anies-Sandi pasti berbeda dengan visi-misi Gubernur dan Wagub petahana 2012-2017 yang saat itu disusun oleh pasangan Joko widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Mantan Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi pada Pilgub DKI 2017 lalu itu pun meminta Pemprov DKI ikuti aturan penyusunan APBD DKI 2018 yang semestinya. Dia menilai batas waktu penandatanganan RKPD pada akhir bulan ini hanyalah alasan klasik agar dapat menyusun RKPD 2018 berbelok dari aturan seharusnya yang wajib mengacu pada RPJMD 2017-2022 milik Gubernur terpilih.

"Tidak lama ya membuat RPJMD, kami juga sudah meminta agar Tim Sinkronisasi percepat pembuatan RPJMD 2017-2022. Setiap tahun juga terlambat kok penandatanganan RKPD. Jangan jadikan alasan," tegasnya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati mengakui bahwa pembahasan RKPD 2018 dengan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi ini hanya mencocokan program. Di mana, 473 program Anies-Sandi yang pada pertemuan Sabtu, 20 Mei 2017 llau disebutkan oleh Tim Sinkronisasi akan dicocokan dengan program existing RKPD 2018 yang sudah diinput melalui proses musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) tingkat RW hingga provinsi serta RKPD.

Nantinya, program Anies-Sandi yang sudah klop dengan kegiatan existing RKPD akan diboyong ke RPJMD. Untuk itu, pembahasan dengan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi saat ini hingga Rabu, 24 Mei 2017 mendatang sangat diperlukan.

Terpenting ada kecocokan kegiatan existing dengan program Anies-sandi yang nantinya dituangkan dalam RPJMD 2017-2022. "Pendapat RPJMD dulu baru RKPD ya memang tidak keliru. namun mengingat sekarang ini proses RKPD yang berjalan dinamis, dan waktunya kalau diurut kacang seperti pendapat itu ya gak nutup waktunya. Batasnya kan akhir bulan ini. Kalau itu telat, pengesahan APBD juga telat. Kami kena sanksi tidak dapat gaji selama enam bulan," paparnya.

Tuty pun mengklaim banyak kecocokan program kegiatan anies-sandi dengan program existing RKPD 2018 yang dibahas dengan Tim Sinkronisasi lantaran mengacu pada Undang-Undang 23/2014 itu. "Jadi simultan saja pengerjaannya. sasarannya strategi kebijakan program, dilevel programnya kan sekarang kita mesti klop. Tarik lagi ke atas mesti klop. Kan ada teorinya juga strategi planning kita mesti seperti ini, mengeklopinnya," ungkapnya.