Tim Transisi Anies-Sandi Usulkan Program DP 0% Masuk APBD 2018

JAKARTA - Tim Transisi Cagub dan Cawagub DKI Jakarta 2017 terpilih versi quick count Anies Baswedan-Sandiaga Uno segera mensinkronisasikan janji kampanyenya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. Program DP 0% diusulkan agar dapat masuk pada tahun pertama kepemimpinan Anies-Sandi.

Bendahara DPD Gerindra DKI Jakarta Iman Satria menuturkan, secara formal tim transisi Anies-Sandi baru akan dibentuk dan rencananya ditempatkan di rumah relawan Boy Sadikin yang merupakan kediaman mantan Gubernur Ali Sadikin, Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat.
Kemungkinan besar, seluruh anggota DPRD dari partai pengusung dan pendukung pastinya akan dilibatkan dalam tim transisi lantaran bersinggungan langsung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi APBD.

"Kami akan mengusulkan program pembangunan dengan skema biaya DP 0% pada APBD 2018 mendatang. Ini berkesinambungan dengan program Pemprov DKI saat ini dalam pembangunan rusunawa," kata Iman Satria saat dihubungi.

Ketua Komisi D DPRD DKI itu menuturkan, tim transisi ini tidak sesulit seperti transisi Presiden. Menurutnya, tim transisi anggaran ini akan mengawal dan memberi masukkan dalam menyusun RAPBD. Tentunya, program kampanye Anies-Sandi harus masuk terlebih dahulu ke Rencana Kerja Anggaran (RKA)-nya.

Iman menjelaskan, program pembangunan DP 0% itu tidak jauh berbeda dengan pembangunan rusunawa yang selama ini menelan anggaran Rp2-3 triliun. Artinya, anggaran pembangunan DP 0% tidak terkendala dengan masalah anggaran.

Justru, skema pembangunan DP 0% lebih manusiawi ketimbang konsep rusunawa yang ada saat ini. Di mana, warga nantinya bisa memiliki bukan lagi hanya menyewa dan terusir dalam dua tahun seperti yang tertera dalam Peraturan Gubernur (Pergub).

"Nanti rusunawa yang ada berproses, kalau masyarakat sudah enjoy dengan kondisi DP 0%, sama saja dengan sewa beli. Kami juga akan mengusulkan Kartu Jakarta Lansia (KJL), Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) tambahan," ungkapnya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Tuty Kusumawati mengatakan, siap menampung program Gubernur baru pada anggaran 2018 yang saat ini prosesnya sudah dalam input dan supervisi program hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang). Proses tersebut masih ada konsultasi publik dan sinkronisasi program Gubernur baru dengan program Gubernur definitif hingga minggu ke empat Mei mendatang.

"Pada prinsipnya APBD 2018 itu sudah mengaokoidir program Gubernur terpilih. Gubernur definitif pun sudah memberikan ruang itu. Kami belum dihubungi oleh tim transisi Gubernur terpilih. Kami siap menampung program yang akan disingkronisasikan," pungkasnya.

Terkait program DP 0 Rupiah yang akan diusulkan oleh tim transisi, Tuty menuturkan akan melihat kegiatan detailnya lebih lanjut. Dia mengakui bila anggaran kegiatan pembangunan rusunawa yang direncanakan tidak jauh berbeda dengan kegiatan pembangunan DP 0% yang katanya menelan anggaran Rp3 triliun pada tahun pertama.

"Kami harus melihat lagi kegiatan detailnya. Nah disitulah sinkronisasi," ungkapnya.