Lokalisasi Gang Royal, DPRD DKI Desak Pj Gubernur Heru Evaluasi Wali Kota Jakut

JAKARTA - Pemerintah Kota Jakarta Utara dinilai lamban menanggapi tuntutan penutupan lokalisasi Gang Royal di RT 02/RW 13 Kelurahan Penjaringan. Padahal tuntutan itu beberapa kali digaungkan oleh warga sekitar.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Jamaludin mengakui keberadaan lokalisasi Gang Royal di Penjaringan, Jakarta Utara sudah sangat meresahkan warga. Namun hingga saat ini Pemkot Jakut tidak menindaknya.

"Pj harus segera evaluasi Ali Maulana sebagai Wali Kota Jakut, jika tidak mampu menutup lokalisasi Gang Royal, sebaiknya diganti saja. Semuanya pasti sepakat bahwa sarang maksiat harus diberantas sampai ke akar-akarnya," kata Jamaludin, Sabtu (9/9/2023).



Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta ini menganggap sikap diam Pemkot Jakut terhadap keberadaan Lokalisasi Gang Royal berarti sama dengan setuju dengan kemungkaran di wilayah itu.

"Nah, kalau wali kota diam dan tidak segera menutup lokalisasi itu, nanti akan menjadi pertanyaan liar di benak publik. Ada apa dengan wali kota?" ucap Jamal.

"Tinggal kemauan dari Wali Kota Jakarta Utara, apakah akan terus melestarikan Gang Royal atau membubarkannya," katanya.

Lokalisasi Gang Royal di Penjaringan juga dituding menjadi lahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Tudingan ini sebelumnya disampaikan Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).



Tudingan itu bukan isapan jempol. Tim Resmob Unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan di bawah pimpinan Kompol Harry Gasgari menangkap tersangka TPPO berinisial M di Tambora, Jakarta Barat, Sabtu (2/9/2023).