Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Dibayarkan 3 Bulan Sekali, Ini Jumlah Uang Bau untuk Warga Sekitar TPST Bantar Gebang
loading...
Pemprov DKI Jakarta setiap tahunnya mengangarkan kompensi bau untuk warga yang tinggal di sekitar TPST Bantar Gebang. Foto/MPI/Dok
A
A
A
JAKARTA - TPST Bantar Gebang , Kota Bekasi merupakan tempat pembuangan sampah milik Pemprov DKI Jakarta. TPST Bantar Gebang memiliki luas lahan 110,3 hektare yang berada di tiga kelurahan Kecamatan Bantar Gebang dan satu kelurahan yang masuk wilayah Kabupaten Bekasi.
Area TPST Bantar Gebang ini berada di Kelurahan Cikiwul, Ciketing Udik, dan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang. Sedangkan untuk wilayah yang masuk Kabupaten Bekasi ialah Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu.
Di empat kelurahan ini banyak bermukim penduduk yang tentunya mau tak mau mencium bau sampah dari lokasi tersebut.
Pemprov DKI Jakarta setiap tahunnya mengangarkan kompensi bau untuk warga yang tinggal di sekitar TPST Bantar Gebang.
Dilansir dari laman Pemprov DKI Jakarta, volume sampah setiap hari yang masuk ke TPST Bantar Gebang mencapai 6.500 hingga 7.000 ton dan diangkut menggunakan 1.200 truk.
Lalu berapa besaran uang kompensasi bau yang diterima masyarakat setempat. Dilansir dari sejumlah sumber, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Alimudin mengatakan, untuk besaran uang bau dari TPST Bantar Gebang 2023 ini mencapai Rp400.000 per bulan.
Kompensasi ini nantinya dibayarkan setiap tiga bulan sekali atau jika diakumulasi akan sebesar Rp1,2 juta, dengan jumlah penerima sebesar 24.000 keluarga di empat kelurahan.
Menurut dia, pemerintah daerah kini tengah melakukan percepatan pencairan agar warga segera mendapat haknya.
Karena, meskipun status tanah dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI berkewajiban membayar kompensasi untuk ribuan keluarga yang tinggal di sekitar daerah Bantar Gebang sebagai ganti rugi dari dampak bau sampah.
Penerimaan kompensasi uang bau Bantar Gebang ini memang selalu menjadi isu hangat karena kerap menimbulkan polemik, sebab seringnya keterlambatan pembayaran di triwulan pertama oleh pemerintah.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Alimudin ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Menurutnya keterlambatan di triwulan pertama ini disebabkan oleh penetapkan bantuan kepada Kota Bekasi dalam rangka pemanfaatan lahan untuk TPST Bantar Gebang melalui Peraturan Gubernur (Pergub).
Area TPST Bantar Gebang ini berada di Kelurahan Cikiwul, Ciketing Udik, dan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang. Sedangkan untuk wilayah yang masuk Kabupaten Bekasi ialah Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu.
Di empat kelurahan ini banyak bermukim penduduk yang tentunya mau tak mau mencium bau sampah dari lokasi tersebut.
Pemprov DKI Jakarta setiap tahunnya mengangarkan kompensi bau untuk warga yang tinggal di sekitar TPST Bantar Gebang.
Dilansir dari laman Pemprov DKI Jakarta, volume sampah setiap hari yang masuk ke TPST Bantar Gebang mencapai 6.500 hingga 7.000 ton dan diangkut menggunakan 1.200 truk.
Lalu berapa besaran uang kompensasi bau yang diterima masyarakat setempat. Dilansir dari sejumlah sumber, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Alimudin mengatakan, untuk besaran uang bau dari TPST Bantar Gebang 2023 ini mencapai Rp400.000 per bulan.
Kompensasi ini nantinya dibayarkan setiap tiga bulan sekali atau jika diakumulasi akan sebesar Rp1,2 juta, dengan jumlah penerima sebesar 24.000 keluarga di empat kelurahan.
Menurut dia, pemerintah daerah kini tengah melakukan percepatan pencairan agar warga segera mendapat haknya.
Karena, meskipun status tanah dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI berkewajiban membayar kompensasi untuk ribuan keluarga yang tinggal di sekitar daerah Bantar Gebang sebagai ganti rugi dari dampak bau sampah.
Penerimaan kompensasi uang bau Bantar Gebang ini memang selalu menjadi isu hangat karena kerap menimbulkan polemik, sebab seringnya keterlambatan pembayaran di triwulan pertama oleh pemerintah.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Alimudin ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Menurutnya keterlambatan di triwulan pertama ini disebabkan oleh penetapkan bantuan kepada Kota Bekasi dalam rangka pemanfaatan lahan untuk TPST Bantar Gebang melalui Peraturan Gubernur (Pergub).
Explore More