Ombudsman Ungkap Penyebab Penyediaan Hunian bagi Korban Banjir Bandang di Bogor Berlarut-larut

JAKARTA - Ombudsman membeberkan hasil investigasi terkait berlarut-larutnya penyediaan lahan dan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir bandang dan longsor di Kecamatan Cigudeg dan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Banyak temuan yang menyebabkan penyediaan huntap itu tak kunjung selesai.

Ombudsman telah menyerahkan hasil investigasi temuan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, PTPN, Kementerian BUMN, dan Kementerian ATR/BPN.

"Keterlambatan penyediaan lahan dan hunian tetap bagi korban bencana banjir dan longsor ini disebabkan oleh kondisi pandemi, anggaran, dan penyelesaian lahan untuk huntap," ujar anggota Ombudsman Dadan S Suharmawijaya saat konferensi pers di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (7/7/2023).



Dadan menjelaskan, bencana alam yang terjadi pada tahun 2020 itu mengakibatkan banyak warga yang kehilangan tempat tinggal. Akibat penyediaan huntap yang berlarut-larut saat ini terdapat sekitar 2.000 warga korban bencana alam yang masih menempati hunian sementara (huntara).

Kata dia, PTPN VIII yang saat itu akan memperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) telah diminta untuk mengeluarkan sebagian dari lahan digunakan sebagai hunian tetap korban bencana alam, yaitu sekitar 52,8 hektare.

"Hunian tetap yang dimaksud berada di beberapa desa yaitu Desa Urug, Desa Sipayung, Desa Sukaraksa, dan Desa Cigudeg," jelas Dadan.

Dalam investigasi, lanjut Dadan, temuan lainnya adalah tingkat keterisian hunian tetap yang telah dibangun di empat desa masih rendah. Kondisi ini bertolak belakang dengan masih banyaknya warga korban bencana yang menempati hunian sementara.



Selanjutnya, Ombudsman juga menemukan adanya pembaruan HGU PTPN VIII yang berproses di Kantor Pertanahan atau Kanwil BPN setempat. Kantor pertanahan setempat telah mengeluarkan sebagian lahan HGU seluas 52,8 hektar untuk hunian tetap bagi korban bencana alam.

"Telah dilakukan pelepasan lahan HGU PTPN VIII seluas 52,8 hektare oleh PTPN VIII kepada negara sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham PTPN VIII, dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara PTPN VIII dan Pemerintah Kabupaten Bogor," beber Dadan.

"Namun, belum seluruh areal yang dimohonkan untuk huntap dimanfaatkan oleh Pemkab Bogor, baru 38,6 haktare yang dimanfaatkan dan masih terdapat 14,2 hektare yang belum terbangun," sambungnya.

Ombudsman juga menemukan adanya areal lahan kosong yang dimanfaatkan oleh perorangan yang tidak sesuai peruntukan atau didasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor. Dengan adanya sejumlah temuan ini, maka Ombudsman menyampaikan saran korektif bagi instansi terkait untuk dilaksanakan.

Pertama, Pemkab Bogor diminta senyusun skema penyelesaian kepemilikan lahan dan penyediaan hunian tetap beserta fasilitas penunjang lainnya bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Cigudeg dan Kecamatan Sukajaya tahun 2004 dan 2020.

"Kedua, agar Pemkab Bogor melakukan tahapan pengamanan fisik dan yuridis terhadap areal seluas 52,8 hektare dan aset lain di atasnya untuk relokasi permukiman akibat bencana alam di Kabupaten Bogor dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Perjanjian Kerja Sama antara PTPN VIII dan Pemkab Bogor," ucap Dadan.

Ketiga, Pemkab Bogor menyusun skema verifikasi faktual ulang guna memastikan akurasi dan kondisi eksisting terhadap penerima bantuan hunian tetap bagi korban bencana alam yang tertera pada Keputusan Bupati Bogor. Keempat, Pemkab Bogor membentuk tim terpadu untuk melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi ulang, penyerahan dan pensertipikatan hunian tetap.

"Selain itu, Kepada Direktur Utama PTPN VIII diminta agar mengajukan dan memastikan kelengkapan persyaratan permohonan pembaruan HGU Kebun Cikasungka atas nama PTPN VIII kepada Kementerian ATR/BPN Cq Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat," pungkasnya.