Jelang Pemilu 2024, Wali Kota Depok Wanti-wanti Warga Tolak Serangan Fajar
loading...
Wali Kota Depok, Mohammad Idris.Foto/SINDOnews/Dok
A
A
A
DEPOK - Wali Kota Depok, Mohammad Idris mewanti-wanti warga agar menolak serangan fajar atau politik uang 'money politic' jelang Pemilu 2024 mendatang. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber dalam acara Talkshow Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi Roadshow Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diadakan di Alun-alun Kota Depok.
Idris mengatakan, pembagian uang menjelang hari H pencoblosan dalam pemilu atau juga dikenal sebagai ‘serangan fajar’, membuka celah praktik korupsi khususnya di Kota Depok.
“Jika masyarakatnya masih terus meninabobokan politisi yang selalu melakukan money politic, ya nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana dia (politisi) harus menagih, mengembalikan uang yang sudah keluar sekian miliar, sekian triliun,” kata Idris dalam keterangannya dikutip, Senin (22/5/2023).
Idris menuturkan, ketika warga menerima money politic efeknya memancing tindakan korupsi usai memenangkan Pemilu.
“Karena itu, diingatkan berkali-kali kalau nanti ada ‘serangan fajar’, lalu kita ambil uangnya, maka kita korupsi namanya,” tuturnya.
“Kalau masyarakatnya tidak sehat, nantinya pemerintahnya tidak sehat. Makanya masyarakat harus sehat agar pemerintahnya sehat,” sambungnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengajak masyarakat berperan dalam antikorupsi yang digaungkan KPK.
“Masyarakat harus berperan dalam hal antikorupsi yang terus dikedepankan olek KPK, sebab fungsi dari KPK di antaranya, pencegahan supaya tidak ada tindakan-tindakan korupsi yang sangat merugikan negara,” ucapnya.
Idris mengatakan, pembagian uang menjelang hari H pencoblosan dalam pemilu atau juga dikenal sebagai ‘serangan fajar’, membuka celah praktik korupsi khususnya di Kota Depok.
“Jika masyarakatnya masih terus meninabobokan politisi yang selalu melakukan money politic, ya nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana dia (politisi) harus menagih, mengembalikan uang yang sudah keluar sekian miliar, sekian triliun,” kata Idris dalam keterangannya dikutip, Senin (22/5/2023).
Idris menuturkan, ketika warga menerima money politic efeknya memancing tindakan korupsi usai memenangkan Pemilu.
“Karena itu, diingatkan berkali-kali kalau nanti ada ‘serangan fajar’, lalu kita ambil uangnya, maka kita korupsi namanya,” tuturnya.
“Kalau masyarakatnya tidak sehat, nantinya pemerintahnya tidak sehat. Makanya masyarakat harus sehat agar pemerintahnya sehat,” sambungnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengajak masyarakat berperan dalam antikorupsi yang digaungkan KPK.
“Masyarakat harus berperan dalam hal antikorupsi yang terus dikedepankan olek KPK, sebab fungsi dari KPK di antaranya, pencegahan supaya tidak ada tindakan-tindakan korupsi yang sangat merugikan negara,” ucapnya.
(hab)
Explore More