Gaji Cuma Rp300.000, Massa BPD Jawa Barat Unjuk Rasa di Patung Kuda Jakpus
loading...
Massa perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jawa Barat menggelar unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (16/2/2023) siang. Foto: MPI/Bachtiar Rojab
A
A
A
JAKARTA - Massa perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jawa Barat menggelar unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (16/2/2023) siang. Mereka menyuarakan sembilan tuntutan.
Saat ini Jalan Merdeka Barat menuju Istana Negara dan sebaliknya, sudah diblokade polisi. Beton hingga kawat berduri sudah terbentang menutup kawasan tersebut.
Massa umumnya menggenakan baju batik resmi BPD. Massa yang datang berasal dari BPD Bandung, Karawang, dan Bekasi.
Pantauan di lokasi, orator terus menyuarakan tuntutan mereka dari atas mobil komando. Mereka mengeluhkan gaji kecil yang diterima selama ini.
"Bapak-bapak mungkin gajinya Rp3 juta, kita pak hanya Rp300.000 per bulan. Mestinya kita yang paling diperhatikan di republik ini," teriak orator dari atas mobil komando.
Berikut sembilan tuntutan yang mereka suarakan:
1. Mendorong Prolegnas tentang Revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Menjadi Pemerintahan Desa.
2. Menyetujui perubahan diketentuan umum tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Desa (DPRDes).
3. Pasal 23 Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah pemerintahan desa bukan pemerintah desa.
Saat ini Jalan Merdeka Barat menuju Istana Negara dan sebaliknya, sudah diblokade polisi. Beton hingga kawat berduri sudah terbentang menutup kawasan tersebut.
Massa umumnya menggenakan baju batik resmi BPD. Massa yang datang berasal dari BPD Bandung, Karawang, dan Bekasi.
Pantauan di lokasi, orator terus menyuarakan tuntutan mereka dari atas mobil komando. Mereka mengeluhkan gaji kecil yang diterima selama ini.
"Bapak-bapak mungkin gajinya Rp3 juta, kita pak hanya Rp300.000 per bulan. Mestinya kita yang paling diperhatikan di republik ini," teriak orator dari atas mobil komando.
Berikut sembilan tuntutan yang mereka suarakan:
1. Mendorong Prolegnas tentang Revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Menjadi Pemerintahan Desa.
2. Menyetujui perubahan diketentuan umum tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Desa (DPRDes).
3. Pasal 23 Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah pemerintahan desa bukan pemerintah desa.
Explore More