Survei IPP, Bahtiar Urutan Teratas Pj Gubernur DKI Pengganti Anies
Jum'at, 07 Oktober 2022 - 16:43 WIB
Tiga kandidat calon Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan usulan DPRD DKI Jakarta. Foto: Dok/SINDOnews
JAKARTA - Dalam temuan survei Indonesia Political Power (IPP) terkait Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta , nama Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar memperoleh posisi teratas. Sebagai teknokrat, Bahtiar cocok menggantikan posisi Anies Baswedan hingga 2024.
Berdasarkan hasil survei Indonesia Political Power (IPP), masyarakat menginginkan Bahtiar sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dengan hasil 37 persen untuk kriteria tidak terikat kepentingan politik dan sebagai teknokrat. Kemudian posisi kedua disusul oleh Sekda DKI Jakarta Marullah sebanyak 24 persen, dan Kepala Sekretariat Presiden (KSP) Heru Budi Hartono memperoleh 8 persen dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.
Pendiri IPP Ikhwan Arif menjelaskan, pilihan masyarakat DKI Jakarta terhadap Pj Gubernur DKI Jakarta tidak ditentukan oleh kepentingan politik di lingkaran politik Anies Baswedan maupun di lingkaran pemerintah pusat Presiden Jokowi. Ini dengan dibuktikan persentase pilihan hingga 28 persen tidak terikat kepentingan politik dilingkarkan politik Anis dan Presiden Jokowi kemudian netralitas pemilih dari pola masa lalu sebanyak 13 persen.
“Berdasarkan hasil survei ini kita lihat Pak Bahtiar sebagai teknokrat yang tidak terikat dari kepentingan politik baik itu dilingkarkan politik Pak Anis maupun dilingkarkanya Pak Jokowi. Kemudian ada gambaran atau pola politik DKI yang sangat jelas. Publik di DKI tidak menginginkan polarisasi tajam,” terangnya di Jakarta, Jumat (7/10/2022).
Begitu juga ketika responden mendapat pertanyaan bila diberi suara untuk memilih penjabat, masyarakat masih konsisten menjawab Bahtiar pada posisi teratas dengan persentase 43 persen disusul Marullah 27 persen. Ada pun Heru Budi memperoleh 9 persen. Sementara sisanya tidak menjawab atau tidak tahu.
Menurut Ikhwan hasil survei ini menunjukkan ada beberapa poin penting.
“Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan pertama adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap politik masih cukup tinggi. Ini dibuktikan bahwa 67 persen tidak tahu kalau jabatan Gubernur DKI Jakarta Pak Anies akan berakhir pada bulan Oktober 2022. Ini divalidasi lagi adanya 65 persen masyarakat yang tidak tahu bahwa Anies akan diganti dengan penjabat setingkat Pj Gubernur,” tutur Ikhwan.
Hasil survei ini, katanya, menunjukkan masyarakat tidak berafiliasi secara politik dan dan tidak terikat politik identitas.
Sebagai informasi tambahan survei ini dilakukan secara hybrid yang menjadi populasi adalah masyarakat DKI Jakarta. Survei ini dilakukan pada tanggal 24-28 September 2022 dengan sample survei tersebar secara acak multistage random sampling.
Metode penarikan sampel yakni multistage random sampling dengan jumlah responden 600 responden dengan margin of error +/- 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Penelitian ini dilakukan melalui sambungan telepon dan pengisian kuesionerdigital kepada responden.
Berdasarkan hasil survei Indonesia Political Power (IPP), masyarakat menginginkan Bahtiar sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dengan hasil 37 persen untuk kriteria tidak terikat kepentingan politik dan sebagai teknokrat. Kemudian posisi kedua disusul oleh Sekda DKI Jakarta Marullah sebanyak 24 persen, dan Kepala Sekretariat Presiden (KSP) Heru Budi Hartono memperoleh 8 persen dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.
Pendiri IPP Ikhwan Arif menjelaskan, pilihan masyarakat DKI Jakarta terhadap Pj Gubernur DKI Jakarta tidak ditentukan oleh kepentingan politik di lingkaran politik Anies Baswedan maupun di lingkaran pemerintah pusat Presiden Jokowi. Ini dengan dibuktikan persentase pilihan hingga 28 persen tidak terikat kepentingan politik dilingkarkan politik Anis dan Presiden Jokowi kemudian netralitas pemilih dari pola masa lalu sebanyak 13 persen.
“Berdasarkan hasil survei ini kita lihat Pak Bahtiar sebagai teknokrat yang tidak terikat dari kepentingan politik baik itu dilingkarkan politik Pak Anis maupun dilingkarkanya Pak Jokowi. Kemudian ada gambaran atau pola politik DKI yang sangat jelas. Publik di DKI tidak menginginkan polarisasi tajam,” terangnya di Jakarta, Jumat (7/10/2022).
Begitu juga ketika responden mendapat pertanyaan bila diberi suara untuk memilih penjabat, masyarakat masih konsisten menjawab Bahtiar pada posisi teratas dengan persentase 43 persen disusul Marullah 27 persen. Ada pun Heru Budi memperoleh 9 persen. Sementara sisanya tidak menjawab atau tidak tahu.
Menurut Ikhwan hasil survei ini menunjukkan ada beberapa poin penting.
“Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan pertama adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap politik masih cukup tinggi. Ini dibuktikan bahwa 67 persen tidak tahu kalau jabatan Gubernur DKI Jakarta Pak Anies akan berakhir pada bulan Oktober 2022. Ini divalidasi lagi adanya 65 persen masyarakat yang tidak tahu bahwa Anies akan diganti dengan penjabat setingkat Pj Gubernur,” tutur Ikhwan.
Hasil survei ini, katanya, menunjukkan masyarakat tidak berafiliasi secara politik dan dan tidak terikat politik identitas.
Sebagai informasi tambahan survei ini dilakukan secara hybrid yang menjadi populasi adalah masyarakat DKI Jakarta. Survei ini dilakukan pada tanggal 24-28 September 2022 dengan sample survei tersebar secara acak multistage random sampling.
Metode penarikan sampel yakni multistage random sampling dengan jumlah responden 600 responden dengan margin of error +/- 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Penelitian ini dilakukan melalui sambungan telepon dan pengisian kuesionerdigital kepada responden.
(mhd)
tulis komentar anda