Bogas: Pesepeda Bukan Dipajaki, Seharusnya Dapat Insentif

JAKARTA - Komunitas pesepeda dari Brompton Owner Gading dan Sekitarnya (Bogas), Chriswanto mengaku, keberatan dengan rencana pemerintah akan mengenakan pajak sepeda. Chris menilai, seharusnya dalam hal ini bukan justru dipajaki, sebaliknya pesepeda sepatutnya mendapat insentif tertentu.

"Karena kami nilai itu adalah langkah mundur dalam era modernisasi," Kata Chris, Rabu (1/7/2020). "Pesepeda tidak menggunakan BBM bersubsidi, tidak membebankan APBN dan tidak menghasilkan asap polusi,” lanjutnya. (Baca juga; Belum Ada Jalur Sepeda, Pemkot Jakut: Kewenangan Ada di Pemprov DKI )

Menurut Chris, pemerintah bisa mencontoh beberapa negara maju saat ini, jalur sepeda semakin lebar dan pesepeda dimanjakan dengan banyak fasilitasnya. Bogas berharap pemerintah perlu mempertimbangkan tentang regulasi yang bisa memperberat antusias masyarakat dalam menggunakan sepeda sebagai alat transportasi dan olahraga. (Baca juga; Belum Memadai, Pengawasan Jalur Sepeda di Jakarta Angot-angotan )

Namun, bila dalam hal ini, pemerintah memang merasa perlu dilakukan penerapan pengaturan terse but, Chris berharap prosesnya dipermudah. "Misalnya, untuk sepeda impor, langsung dibebankan di komponen bea masuk sehingga hanya sekali bayar. Untuk sepeda rakitan lokal agar pajak tersebut dipungut sebelum jalur distribusi ke pengguna," tutupnya.