Kasus Hepatitis Akut di Jakarta Sudah 21 Orang
Rabu, 11 Mei 2022 - 18:32 WIB
Saat ini tercatat 21 kasus diduga hepatitis akut di Ibu Kota. Dari jumlah itu tiga orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia. Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut saat ini tercatat 21 kasus diduga hepatitis akut di Ibu Kota. Dari jumlah itu tiga orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia.
"Data sementara ada 21 kasus yang diduga terkait hepatitis akut. Meski demikian ini masih dalam proses penyelidikan epidemiolog," kata Riza kepada wartawan di Balai Kota, Rabu (11/5/2022).
Kendati demikian, Ariza tidak merinci data sebaran kasus tersebut. Sebab data lengkapnya ada Dinas Kesehatan.
"Yang 21 itu di Jakarta, tapi yang korban (meninggal) sudah 3. Kita berharap yang meninggal tidak bertambah lagi," tandasnya.
Politikus Gerindra itu menilai belum dibutuhkan pembentukan satuan tugas (satgas) guna menangani kasus hepatitis misterius itu. Ia menyebut Dinkes DKI terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan guna melakukan evaluasi.
"Bentuknya belum sampai satgas. Nanti kan masalah ini kita akan tunggu kebijakan dari pemerintah pusat atau kemenkes. Sekarang kami dari Dinkes terus berkoordinasi, rapat, diskusi, dialog, terus monitoring evaluasi bersama kementerian terkait, yaitu Kemenkes," tutupnya.
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
"Data sementara ada 21 kasus yang diduga terkait hepatitis akut. Meski demikian ini masih dalam proses penyelidikan epidemiolog," kata Riza kepada wartawan di Balai Kota, Rabu (11/5/2022).
Kendati demikian, Ariza tidak merinci data sebaran kasus tersebut. Sebab data lengkapnya ada Dinas Kesehatan.
"Yang 21 itu di Jakarta, tapi yang korban (meninggal) sudah 3. Kita berharap yang meninggal tidak bertambah lagi," tandasnya.
Politikus Gerindra itu menilai belum dibutuhkan pembentukan satuan tugas (satgas) guna menangani kasus hepatitis misterius itu. Ia menyebut Dinkes DKI terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan guna melakukan evaluasi.
"Bentuknya belum sampai satgas. Nanti kan masalah ini kita akan tunggu kebijakan dari pemerintah pusat atau kemenkes. Sekarang kami dari Dinkes terus berkoordinasi, rapat, diskusi, dialog, terus monitoring evaluasi bersama kementerian terkait, yaitu Kemenkes," tutupnya.
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
(thm)
tulis komentar anda