DKI Minta Bantuan Pemerintah Pusat Tuntaskan 8 Program, Anggota DPRD: Kenapa Baru Sekarang?

"Jangan sekarang menjelang akhir jabatan malah merengek meminta bantuan dari pemerintah pusat, dan jangan ujung-ujungnya malah mem-framing menyalahkan pemerintah pusat, seakan-akan permasalahannya berada di pemerintah pusat jika kerja sama tersebut tidak berjalan dengan baik," tukasnya.

"Patut diketahui bahwa sedari awal pemerintah pusat sudah membuka pintu kolaborasi selebar-lebarnya untuk membantu Jakarta, karena rata rata banyak program di daerah wajib untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat," pungkas Kepala Badan Penanggulangan Bencana PDI Pejuangan Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta dukungan pemerintah pusat guna menuntaskan delapan program tranformasi Jakarta. Salah satunya berkaitan dengan normalisasi atau peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah lintas provinsi.

Dia juga mendorong pelaksanaan pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater dan bangunan pengaman pantai lainnya di kawasan Pesisir Utara Jakarta. Selain itu, masterplan hulu-hilir juga dimatangkan guna pengendalian banjir dapat terlaksana.

Anies berharap dengan dukungan dan kolaborasi pemerintah pusat dapat menjadi stimulus percepatan pembangunan.

Beberapa dukungan yang dibutuhkan Jakarta dari pemerintah pusat, yakni:

1. Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah sungai (WS) lintas provinsi, WS Ciliwung-Cisadane berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

2. Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater dan bangunan pengamanan pantai lainnya di kawasan Pesisir Utara.

3. Masterplan hulu-hilir agar pengendalian banjir dapat terintegrasi, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

4. Pembangunan SPAM Jatiluhur I dan Serpong-Karian lingkup Hilir DKI Jakarta.