Ketua DPRD DKI Minta Jangan Bawa-bawa Nama Presiden untuk Kelancaran Formula E
Jum'at, 26 November 2021 - 13:26 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.Foto/SINDOnews/Dok
JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut sejumlah pihak tidak perlu membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melancarkan balap Formula E di Jakarta. Apalagi saat ini pelaksanaan Formula E di Jakarta telah menjadi kasus yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pras mengatakan, upaya membawa-bawa nama Presiden Jokowi tidak dapat dibenarkan."Makin ngawur ini. Saya minta tak perlu membawa-bawa nama Presiden," kata Pras dalam keterangan tertulis, Jumat (26/11/2021).
Pras menegaskan, tetap mendukung KPK melakukan penyelidikan penyelenggaraan Formula E 2022 di Jakarta. Dia meyakini KPK pasti sudah memiliki bukti permulaan yang kuat sehingga laporan terkait Formula E diproses.
"Karena sudah ratusan miliar uang rakyat yang sudah disetorkan ini. BPK pun menyatakan itu menjadi temuan. Jadi saya kira harus objektif lah dalam persoalan ini," ungkapnya.
Upaya lembaga penegak hukum, lanjut Pras, telah sejalan dengan maksud dari usulan hak interpelasi yang diajukan oleh 33 anggota DPRD DKI Jakarta. "Dengan proses penyelidikan yang masih terus didalami KPK terhadap penyelenggaraan Formula E ini menguatkan bahwa niat kami di DPRD menggulirkan hak interpelasi sungguh-sungguh untuk kepentingan publik. Bukan kepentingan politik," ucap Pras.
Lihat Juga: PKS Tak Usung Anies Maju Pilkada DKI Jakarta, Pengamat: Situasi itu Belum Bisa Dipastikan
Pras mengatakan, upaya membawa-bawa nama Presiden Jokowi tidak dapat dibenarkan."Makin ngawur ini. Saya minta tak perlu membawa-bawa nama Presiden," kata Pras dalam keterangan tertulis, Jumat (26/11/2021).
Pras menegaskan, tetap mendukung KPK melakukan penyelidikan penyelenggaraan Formula E 2022 di Jakarta. Dia meyakini KPK pasti sudah memiliki bukti permulaan yang kuat sehingga laporan terkait Formula E diproses.
"Karena sudah ratusan miliar uang rakyat yang sudah disetorkan ini. BPK pun menyatakan itu menjadi temuan. Jadi saya kira harus objektif lah dalam persoalan ini," ungkapnya.
Upaya lembaga penegak hukum, lanjut Pras, telah sejalan dengan maksud dari usulan hak interpelasi yang diajukan oleh 33 anggota DPRD DKI Jakarta. "Dengan proses penyelidikan yang masih terus didalami KPK terhadap penyelenggaraan Formula E ini menguatkan bahwa niat kami di DPRD menggulirkan hak interpelasi sungguh-sungguh untuk kepentingan publik. Bukan kepentingan politik," ucap Pras.
Lihat Juga: PKS Tak Usung Anies Maju Pilkada DKI Jakarta, Pengamat: Situasi itu Belum Bisa Dipastikan
(hab)
tulis komentar anda