Wagub Sebut Tidak Layak Truk Digunakan Angkut Jenazah Pasien COVID-19

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, tidak ada wacana penggunaan truk untuk mengangkut jenazah pasien COVID-19 . Apabila tidak ada ambulans, Pemprov DKI memastikan pengangkutan jenazah menggunakan kendaraaan yang layak.

"Ada kabar bahwa saudara kita yang meninggal dunia karena COVID-19, dibawa jenazahnya ke pemakaman dengan menggunakan truk, berikut penjelasan kami,"tulis Wagub yang biasa disapa Ariza melalui akun instagramnya @arizapatria, Kamis (24/6/2021).

Ariza menjelaskan, saat ini Pemprov DKI masih menggunakan mobil ambulans untuk membawa jenazah warga meninggal dunia karena COVID-19.Namun jika mobil ambulans sudah tidak mampu, Pemprov DKI akan menggunakan alternatif yang terbaik.



Ariza mengimbau kepada masyarakat untuk menjadikan 3M sebagai kebutuhan, dan tidak lupa dia juga mengingatkan untuk mebeli produk Usaha Kecil Mikro Menegah (UMKM) yang bisa dipesan dari rumah. (Baca juga; Sehari 180 Jenazah Pasien COVID-19 Dimakamkan di TPU Rorotan, Anies Ingatkan Warga Jaga Kesehatan )

"Mari terus kita jadikan 3M sebagai kebutuhan, tetap di rumah, banyak produk UMKM dan jualan tetangga yg bisa dipesan dari rumah. Pemprov DKI Jakarta terus melakukan 3T (testing, tracing, treatment), vaksinasi, disiplin prokes, dll,"pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Edi Sumantri membeberkan kondisi keuangan yang dialami oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI. Dinas tersebut, kata Edi, tengah kewalahan mengangkut jenazah pasien COVID-19. (Baca juga; Makin Ganas, Kasus Kematian COVID-19 di Bogor Raya Tembus 385 Orang )

Edi melanjutkan, saat ini pihaknya menggunakan truk berkapasitas 8 peti jenazah untuk mengangkut jenazah COVID-19. “Dinas Pemakaman tidak sanggup nguburin, sudah capek semuanya ini baru jam 6 doang sudah 146 jenazah sisanya masih ditaruh. Hari ini akan diangkat karena ambulans tidak mungkin lagi, dengan truk berkapasitas delapan peti mati,” kata Edi saat menghadiri rapat di Komisi Keuangan DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/6/2021).