Pemprov DKI Disarankan Lebih Baik Tata PKL Monas

JAKARTA - Dibanding menertibkan, Pemerintah Provinsi DKI disarankan menata PKL Monas. Karena kenyataannya, usai ditertibkan PKL tersebut kembali lagi ke kawasan Monas.

"Pemprov DKI harus membuat aturan, dimana PKL boleh berjualan, apa yang dijual dan bagaimana mekanismenya," kata Devie Rachmawati pengamat sosial dari UI saat dihubungi Sindonews, Jumat (12/12/2014).

Setelah ditata dengan baik, harus diawasi juga beking dari para PKL tersebut. Jangan sampai beking PKL ini membuat penataan PKL Monas malah menjadi sia-sia.

"Ada oknum aparat yang melakukan negosiasi hukum dengan para PKL yang melanggar akibatnya terjadi tebang pilih saat menertibkan dan jadi tidak tuntas," tambah Devie.

Permasalahan PKL ini juga harus dipecahkan bersama antara DKI dan juga pemerintah daerah.

"Lambat laun orang daerah akan ke Jakarta semua mengais rejeki. Dan daerah ditinggalkan hanya sebagai tempat istirahat bagi para pensiunan. Sedangkan DKI akan semakin padat," tutupnya.