Ini pesan buruh buat pemerintah
A
A
A
Sindonews.com - Dalam aksi buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menuntut dicabutnya instruksi presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2013, tentang upah murah.
Pemerintah diingatkan agar tidak menjadikan buruh sebagai sapi perah dengan mengampanyekan upah murah bagi investor.
Menurutnya jika pemerintah melakukan hak tersebut, secara lansung pemerintah melepaskan buruh untuk menjadi budak di negeri sendiri.
"Kami berharap pemerintah berpihak pada kepetingan buruh nasional, tidak mengedepankan politik upah buruh murah," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea di Silang Monas, Kamis (17/10/2013).
"Sudah tidak jaman lagi menarik investasi ke dalam negeri, dengan mengedepankan kampanye upah murah buruh di Indonesia," tegas Andi.
Untuk itu ia berharap pemerintah segera mencabut kebijakan pembatasan upah dalam inpres tersebut karena kebutuhan buruh disetiap daerah berbeda.
"Kebutuhan masyarakat di Papua, di Jogja, dan Jakarta, beda-beda, biarkan (upah) itu sesui pasar," pungkasnya.
Pemerintah diingatkan agar tidak menjadikan buruh sebagai sapi perah dengan mengampanyekan upah murah bagi investor.
Menurutnya jika pemerintah melakukan hak tersebut, secara lansung pemerintah melepaskan buruh untuk menjadi budak di negeri sendiri.
"Kami berharap pemerintah berpihak pada kepetingan buruh nasional, tidak mengedepankan politik upah buruh murah," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea di Silang Monas, Kamis (17/10/2013).
"Sudah tidak jaman lagi menarik investasi ke dalam negeri, dengan mengedepankan kampanye upah murah buruh di Indonesia," tegas Andi.
Untuk itu ia berharap pemerintah segera mencabut kebijakan pembatasan upah dalam inpres tersebut karena kebutuhan buruh disetiap daerah berbeda.
"Kebutuhan masyarakat di Papua, di Jogja, dan Jakarta, beda-beda, biarkan (upah) itu sesui pasar," pungkasnya.
(ysw)