Agar Efektif, Pengawasan-Sanksi PSBB Harus Jelas

Kamis, 09 April 2020 - 06:05 WIB
Agar Efektif, Pengawasan-Sanksi PSBB Harus Jelas
Agar Efektif, Pengawasan-Sanksi PSBB Harus Jelas
A A A
JAKARTA - Pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) di DKI Jakarta akan resmi berlaku mulai Jumat (20/4/2020). Kebijakan untuk memutus mata rantai virus corona ini akan efektif jika dibarengi pengawasan dan penegakan hukum jelas.

Aturan teknis seperti bentuk pengawasan dan penegakan hukum PSBB yang akan terangkum dalam peraturan gubernur (pergub) itu hingga tadi malam masih belum final. Isi-isi pergub tengah dimatangkan oleh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama instansi terkait seperti TNI/Polri.

Pengawasan dan penegakan hukum penting karena akan ada beberapa kebijakan baru dalam PSBB ini. Di antaranya dalam bidang transportasi, jumlah penumpang mobil pribadi akan dibatasi maksimal hanya separuh dari jumlah kapasitasnya. Pembatasan juga diberlakukan pada sepeda motor, yakni larangan berboncengan. Aturan ini juga berlaku terhadap ojek online (ojol).

Pengawasan ketat juga perlu diberlakukan karena dimungkinkan masih banyak perusahaan yang menerapkan sistem kerja normal, baik waktu maupun jumlah pekerjanya. Demikian juga kemungkinan masih ditemukannya banyak masyarakat berkumpul lebih lima orang di berbagai tempat. Lebih-lebih, jumlah aparat tidak akan sebanding dengan banyaknya penduduk dan luasnya wilayah Ibu Kota. Pengawasan terpadu dengan melibatkan aparat keamanan dan unsur-unsur pendukung mutlak dilakukan agar target kebijakan ini bisa tercapai.

Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufan Damanik menilai, dalam kondisi darurat kesehatan penegakan hukum dalam kebijakan PSBB tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Namun, penegakan juga menjadi otoritas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). (Baca: Kapolda: Selama PSBB Motor Tidak Boleh Berboncengan, Minibus hanya untuk 3 Orang)

Damanik mengingatkan agar penegakan hukum atau sanksi ini menjadi upaya terakhir (ultimum remedium), dengan mendahulukan membangun kesadaran masyarakat. “Dengan melibatkan PPNS, kepolisian, pemerintah daerah, dan dinas kesehatan, diharapkan terjadi proses dialogis, membangun kesadaran, dan mendorong semua bertanggung jawab atas kesehatan,” ujar Damanik dalam keterangan tertulisnya kemarin.

Lebih khusus dia mengusulkan agar bentuk sanksi dalam PSBB nanti tidak bentuk pemenjaraan, namun diganti denda atau kerja sosial. Alasannya, tahanan dan lembaga pemasyarakatan umumnya sudah sangat sesak. Jika dipaksakan dengan penahanan justru dikhawatirkan menimbulkan masalah baru.

Penegakan hukum dengan mengedepankan cara-cara persuasif juga akan dilakukan kepolisian. Sebenarnya ada tiga dasar hukum untuk melakukan penindakan seperti UU Nomor 6/ 2018, Pasal 212 KUHP, 216 KUHP, dan 218 KUHP. Namun jika ada warga menolak untuk ditertibkan seperti nekat berkumpul, maka polisi tak segan menindak mereka menurut aturan hukum yang berlaku. “Yang kami lakukan selama ini kan sudah persuasif, humanis, kami (bertindak) secara preventif, imbauan, kita patroli,” ujar Kabid Humas Polda metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana menegaskan, aturan yang dilakukan dalam PSBB adalah pembatasan jumlah penumpang angkutan umum. Pembatasan berlaku untuk semua jenis kendaraan pribadi, baik itu roda empat maupun roda dua. Pengendara sepeda motor, misalnya, mereka tidak boleh berboncengan selama masa PSBB.

“Demikian juga kendaraan pribadi, misalnya mobil (Toyota) Avanza bisa 6, ini nanti cuma tiga. Ini juga berlaku untuk roda dua, tidak boleh ada yang berboncengan. Ini jelas melanggar pshycal distancing,” ujar Nana di Mapolda Metro Jaya kemarin.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.2380 seconds (11.210#12.26)