DPR Dukung Langkah DKI Batasi Operasional Angkutan Massal

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta telah membuat kebijakan untuk membatasi operasional angkutan massal di bawah pengelolaan Pemprov DKI terkait pencegahan wabah virus Corona (Covid-19). Sehingga, karena ketidaktahuan masyarakat terjadi penumpukan penumpang di sejumlah halte dan stasiun.

Terkait hal tersebut, DPR mendukung kebijakan tersebut namun, meminta kepada Pemprov DKI untuk menyosialisasikan kebijakan ini dengan lebih masif lagi kepada masyarakat di Jabodetabek sebagai penumpang setia angkutan massal tersebut.

"Operasional seluruh angkutan umum yang beroperasi di bawah Pemprov DKI Jakarta, yakni Transjakarta , MRT, dan LRT, dikurangi secara signifikan untuk membatasi pergerakan manusia terkait penyebaran wabah Covid-19. Pengurangan itu meliputi jam operasional, jumlah unit, dan jumlah penumpang yang diangkut," ungkap Wakil Ketua DPR Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi, Senin (16/3/2020).

Dasco menilai kebijakan Pemprov DKI tersebut sudah tepat dengan membatasi aktivitas masyarakat dengan pembatasan operasional angkutan massal sehingga, potensi penyebaran Covid-19 bisa dikurangi .(Baca: Transjakarta Imbau Pelanggan Hindari Kepadatan di Halte dan Dalam Bus)

"Kami menilai kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta ini sudah tepat guna membatasi aktivitas masyarakat di Ibu Kota. Mengingat jumlah masyarakat yang terjangkit virus corona terdeteksi cukup banyak dibandingkan dengan daerah lain dan sebarannya cukup merata," ujar Dasco.

Namun, menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, kebijakan ini perlu juga diikuti dengan sosialisasi yang cukup kepada masyarakat, secara detail serta terperinci dan juga diikuti dengan kesadaran dari masyarakat untuk mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat untuk work from home (WFH) atau melakukan aktivitas di dalam rumah."Supaya membatasi aktivitas interaksi dengan masyarakat luas dan membatasi penyebaran secara massif dari virus Corona ini," ucapnya.