Fraksi Gerindra DPRD Dukung Langkah Pemprov DKI Larang Acara Keramaian
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta mendukung langkah Pemprov DKI yang tengah merumuskan larangan pergi ke tempat keramaian dan pembatasan jam kerja restoran. Bahkan, DKI diminta lebih terbuka mengenai peta penyebaran virus Corona.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Purwanto mengapresiasi langkah cepat Pemprov DKI dalam mengatasi virus Corona (Covid-19). Penyebaran virus Corona bukan hal yang baru untuk diinformasikan.
"Memang sudah seharusnya pemerintah mengambil beberapa skenario menghadapi virus Corona. Salah satunya membatasi aktivitas masyarakat," kata Purwanto, Kamis (12/3/2020). (Baca juga: Gara-gara Corona, DKI juga Batalkan Pawai Ogoh-Ogoh)
Dia menjelaskan ada empat hal yang perlu ditingkatkan oleh Pemprov DKI. Pertama, harus memetakan mana daerah yang berpotensi dan mana yang tidak. Kedua, peningkatan layanan menggunakan biaya yang sudah dialokasikan sebesar Rp54 miliar. Ketiga, pembentukan command center di setiap wilayah dan terakhir penetapan ruang isolasi dengan daerah terdampak.
"Pemetaan zonasi harus diberitahukan kepada masyarakat. Perbanyak ambulans untuk penjemputan. Ini semua harus dilakukan supaya masyarakat bisa tahu dan menghindari," ujarnya.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Purwanto mengapresiasi langkah cepat Pemprov DKI dalam mengatasi virus Corona (Covid-19). Penyebaran virus Corona bukan hal yang baru untuk diinformasikan.
"Memang sudah seharusnya pemerintah mengambil beberapa skenario menghadapi virus Corona. Salah satunya membatasi aktivitas masyarakat," kata Purwanto, Kamis (12/3/2020). (Baca juga: Gara-gara Corona, DKI juga Batalkan Pawai Ogoh-Ogoh)
Dia menjelaskan ada empat hal yang perlu ditingkatkan oleh Pemprov DKI. Pertama, harus memetakan mana daerah yang berpotensi dan mana yang tidak. Kedua, peningkatan layanan menggunakan biaya yang sudah dialokasikan sebesar Rp54 miliar. Ketiga, pembentukan command center di setiap wilayah dan terakhir penetapan ruang isolasi dengan daerah terdampak.
"Pemetaan zonasi harus diberitahukan kepada masyarakat. Perbanyak ambulans untuk penjemputan. Ini semua harus dilakukan supaya masyarakat bisa tahu dan menghindari," ujarnya.
(jon)