Pemprov DKI Kewalahan Pindahkan PKL Jatibaru
Pemprov DKI Kewalahan Pindahkan PKL Jatibaru
A
A
A
JAKARTA - Upaya Pemprov DKI Jakarta memindahkan lapak pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Jatibaru Bengkel dan Jalan Taman Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, belum membuahkan hasil.
Berdasarkan pantauan, puluhan lapak pedagang masih tumpah di badan jalan. Kondisi itu diperparah dengan banyak angkutan bajaj dan ojek yang mangkal disekitarnya sehingga lalu lalang pengguna jalan menuju atau keluar dari pintu stasiun sangat terganggu.
Pemindahan PKL itu merupakan satu di antara langkah untuk menata Stasiun Tanah Abang yang akan dijadikan kawasan transit oriented development(TOD). Tempat itu disiapkan untuk menerapkan sistem integrasi sejumlah moda transportasi di Ibu Kota.
Dengan begitu, pengguna KRL yang turun di Stasiun Tanah Abang bisa melanjutkan perjalanan menggunakan Transjakarta, Jak Lingko, atau transportasi online. Sesuai rencana lapak-lapak pedagang akandibongkar dan direlokasi ketempat baru di Blok F Pasar Tanah Abang.
Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi mengaku masih mencari cara bagaimana merelokasi PKL ke Blok F. “Beberapa minggu lalu sudah kami pindahkan, tapi mereka kembali lagi ke jalan dengan alasan sepi pengunjung,” kata Irwandi saat dihubungi kemarin.
Dia menjelaskan, kawasan stasiun KA akan dibangun untuk TOD. Artinya, tidak boleh lagi ada PKL yang berjualan di sekitar apalagi di bahu jalan. Namun, karena tidak mau direlokasi, pihaknya hanya bisa mengimbau agar mereka tidak berjualan dekat dengan lokasi pembangunan. “Akhirnya PKL yang berjumlah 247 itu mencari tempat di kawasan yang tidak terkena pembangunan. Misalnya di seberang pintu stasiun hingga depan seberang bekas Gedung Bareskrim,” ucapnya.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta Elizabeth Ratu Rante Allo tak mau berkomentar perihal masih banyak PKL yang berjualan di bahu jalan. Dengan sinisnya, dia bahkan menyebut relokasi PKL Tanah Abang adalah berita basi.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike tidak terkejut dengan kesemrawutan PKL di kawasan Stasiun Tanah Abang sebab Pemprov DKI Jakarta tidak punya rencana yang matang dalam menata Tanah Abang. “Konsepnya saja tidak ada, bagaimana mau membangun,” terangnya.
Politikus PDI Perjuangan ini pun meminta Pemprov DKI Jakarta tidak pasrah begitu saja menghadapi para PKL di Tanah Abang. Jika alasannya sepi di Blok F, harus dicarikan solusi supaya ramai.
“Jangan malah membiarkan mereka berada di bahu jalan. Itu jelas melanggar aturan,” tegasnya.
Sebelumnya PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT MRT Jakarta (Perseroda) menandatangani kerja sama membuat perusahaan patungan dengan nama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek di Kementerian BUMN Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, skema permodalan awal PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek ini akan dibagi dari MRT dan KAI. Permodalannya dibagi 51% PT MRT dan 49% di PT KAI.
“Dari 72 stasiun di Jabodetabek, empat stasiun terlebih dahulu yang akan menjadi TOD. Seperti Stasiun Juanda, Tanah Abang, Sudirman, dan Senen. Dan, akan jadi pada Maret 2020 nanti,” ujarnya. (Bima Setiyadi)
Berdasarkan pantauan, puluhan lapak pedagang masih tumpah di badan jalan. Kondisi itu diperparah dengan banyak angkutan bajaj dan ojek yang mangkal disekitarnya sehingga lalu lalang pengguna jalan menuju atau keluar dari pintu stasiun sangat terganggu.
Pemindahan PKL itu merupakan satu di antara langkah untuk menata Stasiun Tanah Abang yang akan dijadikan kawasan transit oriented development(TOD). Tempat itu disiapkan untuk menerapkan sistem integrasi sejumlah moda transportasi di Ibu Kota.
Dengan begitu, pengguna KRL yang turun di Stasiun Tanah Abang bisa melanjutkan perjalanan menggunakan Transjakarta, Jak Lingko, atau transportasi online. Sesuai rencana lapak-lapak pedagang akandibongkar dan direlokasi ketempat baru di Blok F Pasar Tanah Abang.
Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi mengaku masih mencari cara bagaimana merelokasi PKL ke Blok F. “Beberapa minggu lalu sudah kami pindahkan, tapi mereka kembali lagi ke jalan dengan alasan sepi pengunjung,” kata Irwandi saat dihubungi kemarin.
Dia menjelaskan, kawasan stasiun KA akan dibangun untuk TOD. Artinya, tidak boleh lagi ada PKL yang berjualan di sekitar apalagi di bahu jalan. Namun, karena tidak mau direlokasi, pihaknya hanya bisa mengimbau agar mereka tidak berjualan dekat dengan lokasi pembangunan. “Akhirnya PKL yang berjumlah 247 itu mencari tempat di kawasan yang tidak terkena pembangunan. Misalnya di seberang pintu stasiun hingga depan seberang bekas Gedung Bareskrim,” ucapnya.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta Elizabeth Ratu Rante Allo tak mau berkomentar perihal masih banyak PKL yang berjualan di bahu jalan. Dengan sinisnya, dia bahkan menyebut relokasi PKL Tanah Abang adalah berita basi.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike tidak terkejut dengan kesemrawutan PKL di kawasan Stasiun Tanah Abang sebab Pemprov DKI Jakarta tidak punya rencana yang matang dalam menata Tanah Abang. “Konsepnya saja tidak ada, bagaimana mau membangun,” terangnya.
Politikus PDI Perjuangan ini pun meminta Pemprov DKI Jakarta tidak pasrah begitu saja menghadapi para PKL di Tanah Abang. Jika alasannya sepi di Blok F, harus dicarikan solusi supaya ramai.
“Jangan malah membiarkan mereka berada di bahu jalan. Itu jelas melanggar aturan,” tegasnya.
Sebelumnya PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT MRT Jakarta (Perseroda) menandatangani kerja sama membuat perusahaan patungan dengan nama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek di Kementerian BUMN Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, skema permodalan awal PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek ini akan dibagi dari MRT dan KAI. Permodalannya dibagi 51% PT MRT dan 49% di PT KAI.
“Dari 72 stasiun di Jabodetabek, empat stasiun terlebih dahulu yang akan menjadi TOD. Seperti Stasiun Juanda, Tanah Abang, Sudirman, dan Senen. Dan, akan jadi pada Maret 2020 nanti,” ujarnya. (Bima Setiyadi)
(ysw)
Explore More