DPRD DKI Sebut Normalisasi dan Naturalisasi Kali Bisa Berjalan Bersama
DPRD DKI Sebut Normalisasi dan Naturalisasi Kali Bisa Berjalan Bersama
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menilai program naturalisasi yang dicetuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan normalisasi kali dapat berjalan bersama. Kedua program tersebut dinilai bisa berjalan berdampingan mengantisipasi naiknya permukaan air di beberapa sungai.
"Kalau saya ingin mengatakan tidak perlu dipertentangkan antara konsep Kementerian PUPR dengan Pemprov DKI. Dua-duanya bisa dilaksanakan mana lahan yang bisa dilakukan naturalisasi ya lakukan. Karena naturalisasi itu kan perlu pembebasan lahan di pinggir kali, mana lahan yang sempit ya dinormalisasi sederhana. Jadi jangan dipertentangkan justru dilaksanakan," ungkap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik di Jakarta, Selasa (7/1/2020).
Ketua DPD Gerindra DKI juga menilai, banjir di awal tahun 2020 sebetulnya karena tingginya curah hujan. Hal itu terlihat dari dampak yang ditimbulkan, wilayah Kota Bekasi paling parah terdampak banjir.
"Banjir kemarin itu kalau Anda lihat ketumpahan air Katulampa begitu besar 13 sungai yang ada di Jakarta tidak bisa menampung sehingga meluber, disamping ada curah hujan yang besar. Karena itu saya kira mestinya ada semacam upaya dan ini DPRD akan berinisiatif untuk mengundang Kementerian PUPR, wali kota Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi kita akan undang para ahli tata ruang, tata kota, ahli urusan air nanti sama-aama kita pikirkan," ujarnya.
Menurut Taufik, salah satu solusi, air dari hulu harus secepat mungkin disalurkan ke hilir. Namun, terkendala oleh bangunan yang berada di bantaran kali.
"Ayo kita sama-sama kita pikirkan bikin waduk di hulu, berapa waduk gitu kemudian sodetan BKT kan tahun ini dibangun Ciliwung-BKT agak telat karena memang pembebasan lahan yang sulit. Saya dengar 2019 sudah terbebaskan jadi tinggal pembangunan sodetan," tuturnya.
"Kemudian baru di Jakarta kalau ini sudah disalurkan ke waduk A di hulunya ya berkurang dong di sininya. Misalnya sekian persen masuk waduk A, B, lalu sekian persen masuk sodetan itu sampai Jakarta sudah berkurang," ucap Taufik.
"Kalau saya ingin mengatakan tidak perlu dipertentangkan antara konsep Kementerian PUPR dengan Pemprov DKI. Dua-duanya bisa dilaksanakan mana lahan yang bisa dilakukan naturalisasi ya lakukan. Karena naturalisasi itu kan perlu pembebasan lahan di pinggir kali, mana lahan yang sempit ya dinormalisasi sederhana. Jadi jangan dipertentangkan justru dilaksanakan," ungkap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik di Jakarta, Selasa (7/1/2020).
Ketua DPD Gerindra DKI juga menilai, banjir di awal tahun 2020 sebetulnya karena tingginya curah hujan. Hal itu terlihat dari dampak yang ditimbulkan, wilayah Kota Bekasi paling parah terdampak banjir.
"Banjir kemarin itu kalau Anda lihat ketumpahan air Katulampa begitu besar 13 sungai yang ada di Jakarta tidak bisa menampung sehingga meluber, disamping ada curah hujan yang besar. Karena itu saya kira mestinya ada semacam upaya dan ini DPRD akan berinisiatif untuk mengundang Kementerian PUPR, wali kota Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi kita akan undang para ahli tata ruang, tata kota, ahli urusan air nanti sama-aama kita pikirkan," ujarnya.
Menurut Taufik, salah satu solusi, air dari hulu harus secepat mungkin disalurkan ke hilir. Namun, terkendala oleh bangunan yang berada di bantaran kali.
"Ayo kita sama-sama kita pikirkan bikin waduk di hulu, berapa waduk gitu kemudian sodetan BKT kan tahun ini dibangun Ciliwung-BKT agak telat karena memang pembebasan lahan yang sulit. Saya dengar 2019 sudah terbebaskan jadi tinggal pembangunan sodetan," tuturnya.
"Kemudian baru di Jakarta kalau ini sudah disalurkan ke waduk A di hulunya ya berkurang dong di sininya. Misalnya sekian persen masuk waduk A, B, lalu sekian persen masuk sodetan itu sampai Jakarta sudah berkurang," ucap Taufik.
(whb)
Explore More