DPRD DKI Minta Anggaran Penanganan Banjir Tahun 2023 Lebih Rasional

JAKARTA - Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2023 untuk penanganan banjir harus lebih rasional. Pasalnya, usulan anggaran penanganan banjir di Jakarta Selatan hanya disiapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp193 miliar.

“Padahal, pekerjaan rumahnya banyak sekali,” kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2023 di Bogor, Senin (31/10/2022).

Pemprov DKI menjadikan penanggulangan banjir, penuntasan kemacetan, dan antisipasi resesi ekonomi diprioritaskan dalam KUA-PPAS APBD tahun 2023. Adapun rincian anggaran penanggulangan banjir Rp1,29 triliun yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp219 miliar, Jakarta Utara Rp247 miliar, Jakarta Barat Rp236 miliar, Jakarta Selatan Rp193 miliar, Jakarta Timur Rp296 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp105 miliar.
Baca juga: Update Banjir Jakarta, 22 RT Masih Tergenang

Sedangkan, penanganan kemacetan Rp625 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp111 miliar, Jakarta Utara Rp130 miliar, Jakarta Barat Rp122 miliar, Jakarta Selatan Rp113 miliar, dan Jakarta Timur Rp149 miliar.

Kemudian, antisipasi resesi ekonomi Rp120 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp21 miliar, Jakarta Utara Rp17 miliar, Jakarta Barat Rp20 miliar, Jakarta Selatan Rp19 miliar, Jakarta Timur Rp24 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp19 miliar.

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai postur tersebut belum mampu mengeksekusi dengan baik tiga program prioritas yang diusung tahun 2023. “Keseriusan dilihat dari anggaran. Kesan copy paste masih ada. Perlu diimbau para wali kota agar jangan ragu membuat terobosan untuk menyelesaikan permasaahan secara permanen,” ujar Khoirudin.

Politikus PKS itu berharap seluruh wali kota dan bupati membuat terobosan baru yang dapat merealisasikan target penyurutan genangan air maksimal 6 jam, melebarkan ruas jalan yang sebanding dengan pertumbuhan kendaraan, serta meningkatkan pelatihan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk menekan angka pengangguran.

“Harapannya keluhan masyarakat terhadap banjir tidak sekencang hari ini. Lalu mengadakan pelatihan yang bukan hanya seremonial, tapi tidak dipikirkan tindak lanjut setelahnya. Itu yang kita sayangkan harus kita kawal dari awal perencanaan sampai betul-betul mereka bisa berusaha sendiri,” ucapnya.