DPRD Anggap Mundurnya Dua Pejabat DKI Hal Biasa

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik meminta mundurnya dua kepada dinas (kadis) Pemprov DKI tidak perlu dibesar-besarkan. Sebab hal itu sesuatu yang biasa.

Taufik menilai, mundurnya kedua kadis akibat tidak mampu mengemban tugas dan mengikuti sistem kerja yang sudah berjalan baik. Sehingga tidak perlu menjadi polemik.

"Tidak ada yang luar biasa kok dengan mundurnya bawahan gubernur. Mereka memang tidak mampu bekerja, jadi mundur," kata Taufik, saat dihubungi.

Taufik melihat kedua kadis yang mundur juga tidak bisa menyesuaikan kerja dengan sistem yang dibangun lebih baik oleh Anies. (Baca juga: Sistem E-Budgeting Rumit, Bikin SKPD DKI Asal Masukkan Anggaran)

Seperti diketahui, dua bawahan Anies Baswedan memilih mundur dari jabatannya. Keduanya adalah Kepala Dinas Pariwisatan dan Kebudayaan (Kadisparbud) Edy Junaedi, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra. (Baca juga: Tengah Bahas KUA-PPAS, Kadis Pariwisata dan Bappeda DKI Mengundurkan Diri)

Khusus Mahendra, dia menyampaikan pengunduran diri langsung kepaa Anies dan ikut jumpa pers bersama. Sri Mahendra mengundurkan diri di tengah pembahasan anggaran yang ramai belakanngan ini. Padahal, Bappeda sendiri bertanggung jawab menyusun rencana anggaran DKI Jakarta. (Baca juga: Atasi Kekeliruan Sistem E-Budgeting, Bappeda DKI Tingkatkan Pengawasan)

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, sebelumnya menganggap ada kejanggalan yang harus dijelaskan Pemprov DKI kepada masyarakat terkait mundurnya dua pejabat strategis itu. "Ada apa ini? Kenapa di tengah pembahasan anggaran gini? Pasti ada yang aneh ini," tandasnya.