Tengah Bahas KUA-PPAS, Kadis Pariwisata dan Bappeda DKI Mengundurkan Diri

JAKARTA - Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan , Edi Junaedi serta Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta , Sri Mahendra mengundurkan diri dari jabatannya masing-masing. Mundurnya dua pejabat di Pemprov DKI ini terjadi ditengah pembahasan anggaran Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir mengatakan, mundurnya Edi Junaedi sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atas permintaan sendiri."Per tanggal 31 Oktober 2019, semalam dia mengundurkan diri. Ya mengundurkan diri saja atas permintaan pribadi. Alasannya ya pribadi yang tahu dia," kata Chaidir saat dihubungi pada Jumat (1/11/2019).

Chaidir menjelaskan, dalam surat pengunduran diri yang diajukan, Edi menginginkan menjadi staf di anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Dengan begitu, secara otomatis tunjangan jabatan dan tingkat kerja daerah (TKD) yang diterima turun dari sebelumnya kisaran Rp 60 juta saat menjabat kepala dinas menjadi Rp15 juta ketika menjadi staf.

Usia Edi sendiri saat ini, masih 44 tahun dan tersisa 16 tahun lagi menuju pensiun sebagai pegawai negeri sipil (PNS). "Tidak ada kaitannya dengan anggaran apalagi soal influencer itu. Dia mau mengundurkan diri saja," ungkapnya.

Sekrtaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Asiantoro mengungkapkan, mundurnya Edi tidak memengaruhi anggaran yang sedang dibahas bersama legislatif saat ini. "Kita juga enggak tahu apa alasannya mengundurkan diri. Kami pastikan tidak akan memengaruhi rencana kegiatan anggaran yang kita usulkan," ungkapnya.

Menurut Asiantoro, besaran kegiatan anggaran yang diusulkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada 2020 itu sebesar Rp607 miliar, terbagi dua dengan bidang kebudayaan dan pariwisata. "Anggaran tersebut lebih banyak kepada event dan festival promosi pariwisata Jakarta. Itu baru usulan ya, dan sekarang sedang dibahas di DPRD," ujar Asiantoro.

Selain Edi, Sri Mahendra juga mengundurkan diri dari jabatan Kepala Bappeda DKI. Sri Mahendra mengundurkan diri ditengah pembahasan anggaran yang ramai belakanngan ini. Padahal, Bappeda sendiri bertanggung jawab menyusun rencana anggaran DKI Jakarta."Pemprov DKI membutuhkan Bappeda yang lebih baik," ujar Sri singkat.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai ada kejanggalan yang harus dijelaskan Pemprov DKI kepada masyarakat terkait mundurnya dua pejabat strategis itu. "Ada apa ini? Kenapa ditengah pembahasan anggaran gini? Pasti ada yang aneh ini," ungkapnya bertanya.