KUA-PPAS DKI 2022 Sebesar Rp84 Triliun Disahkan, Anies: Naik 6,25% dari APBD Perubahan 2021

JAKARTA - Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Senin (15/11/2021). Total RAPBD DKI Jakarta untuk tahun 2022 meningkat sebesar 6,25% dibandingkan dengan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakartaini penandatanganan MoU dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik yang juga disaksikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani.

Anies mengatakan, total RAPBD DKI Jakarta untuk tahun 2022 meningkatkan sebesar 6,25% dibandingkan dengan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021."Total RAPBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp84.886.734.854,299,- atau meningkat sebesar 6,25% dibandingkan dengan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp79.890.235.901.247," kata Anies di DPRD DKI, Senin (15/11/2021).

Anies menargetkan RAPBD Tahun 2022 tersebut bisa dipergunakan untuk keperluan yang memiliki skala prioritas berkesinambungan. Hal tersebut menurutnya, agar kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas dalam kerangka kesinambungan atas implementasi ‘money follow priority program’.

"Hal ini bertujuan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah terkait, dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, serta perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," ujar Anies.

"Selain itu, juga untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi, mendukung penanganan pandemi untuk pos komando tingkat kelurahan, menyalurkan insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi, serta belanja kesehatan Iainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat," tambahnya.

Anies juga mengapresiasi kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menyelesaikan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sesuai jadwal yang telah disepakati bersama.

"Kami berharap pembahasan di Fraksi dan Komisi yang akan dilakukan setelah ini, semoga dari situ kita bisa tuntaskan anggaran untuk tahun 2022. Selain itu, penjelasan kami dari eksekutif (Raperda APBD Tahun 2022), diharapkan dapat membantu memperlancar pembahasan pada rapat-rapat Fraksi dan Komisi, sehingga Dewan dapat mempertimbangkan Raperda tentang APBD Tahun 2022 ini, untuk disetujui menjadi Perda," ucapnya.