DKI Hentikan Bantuan untuk Pencari Suaka, UNHCR Dituntut Carikan Solusi
DKI Hentikan Bantuan untuk Pencari Suaka, UNHCR Dituntut Carikan Solusi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghentikan bantuan logistik untuk para pencari suaka yang ditempatkan di lahan kosong di perumahan Daan Mogot Baru, Jalan Bedugul, Jakarta Barat. Bantuan logistik dihentikan terhitung sejak hari ini.
Menyikapi hal itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) untuk mencarikan solusi mengenai ribuan pencari suaka yang mulanya mendirikan tenda darurat di trotoar Jalan Kebon Sirih.
Prasetyo menuturkan, mengenai tempat penampungan bagi 1.192 pencari suaka yang saat ini mendiami lahan kosong di perumahan Daan Mogot Baru hanya diberikan tenggat waktu sampai 31 Agustus 2019. Pasalnya sudah banyak laporan dari masyarakat sekitar yang terganggu dengan keberadaan mereka.
"Sebab mereka kita sudah bantu selama 41 hari dengan sifat kemanusiaan. Saya minta pada pihak UNHCR bagaimana setelah 31 Agustus?" tanya Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).
Terlebih bantuan berupa makanan yang diberikan Suku Dinas Sosial Jakarta Barat secara rutin dua kali sehari sejak 11 Juli 2019 dihentikan sejak hari ini. Jadi mulai besok hingga 31 Agustus pemerintah sudah tidak menyuplai makanan lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri mengaku takut bila UNHCR tak mengambil tindakan secepatnya, maka ada gejolak sosial yang terjadi.
"Situasi sekarang sudah kurang kondusif, takut menimbulkan gejolak sosial. Apalagi menurut kesehatan, sudah tidak layak lagi tempat itu. Limbah juga sudah meluap sehingga warga sekitar merasa tidak nyaman," tutur Taufan.
Namun sayangnya pihak UNHCR belum memberikan jawaban pasti mau dibawa kemana para pencari suaka setelah 31 Agustus 2019 nanti. Justru meminta agar Pemprov DKI Jakarta memberikan izin para pencari suaka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
"Jadi kalau UNHCR memiliki rencana jangka panjang, kami berharap para pengungsi bisa menghidupi dirinya sendiri tentunya dengan batasan-batasan dan kontrol dari pemerintah," kata Julia, selaku Senior protection officer UNHCR.
Tak hanya UNHCR, saat ini International Organization for Migration (IOM) juga menyanggupi untuk membantu mencarikan solusi para pencari suaka dan memfasilitasi yang ingin pulang ke negara asalnya tanpa paksaan.
"Berkaitan dengan populasi yang ada di Kalideres dengan jumlah 1.200-1.300, kami memiliki sumber daya untuk membantu mereka. Kita juga punya program fasilitas pemulangan bagi yang ingin kembali ke negara asal tanpa paksaan," kata Waliraz selaku Chief Migration Health Physician IOM.
Menyikapi hal itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) untuk mencarikan solusi mengenai ribuan pencari suaka yang mulanya mendirikan tenda darurat di trotoar Jalan Kebon Sirih.
Prasetyo menuturkan, mengenai tempat penampungan bagi 1.192 pencari suaka yang saat ini mendiami lahan kosong di perumahan Daan Mogot Baru hanya diberikan tenggat waktu sampai 31 Agustus 2019. Pasalnya sudah banyak laporan dari masyarakat sekitar yang terganggu dengan keberadaan mereka.
"Sebab mereka kita sudah bantu selama 41 hari dengan sifat kemanusiaan. Saya minta pada pihak UNHCR bagaimana setelah 31 Agustus?" tanya Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).
Terlebih bantuan berupa makanan yang diberikan Suku Dinas Sosial Jakarta Barat secara rutin dua kali sehari sejak 11 Juli 2019 dihentikan sejak hari ini. Jadi mulai besok hingga 31 Agustus pemerintah sudah tidak menyuplai makanan lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri mengaku takut bila UNHCR tak mengambil tindakan secepatnya, maka ada gejolak sosial yang terjadi.
"Situasi sekarang sudah kurang kondusif, takut menimbulkan gejolak sosial. Apalagi menurut kesehatan, sudah tidak layak lagi tempat itu. Limbah juga sudah meluap sehingga warga sekitar merasa tidak nyaman," tutur Taufan.
Namun sayangnya pihak UNHCR belum memberikan jawaban pasti mau dibawa kemana para pencari suaka setelah 31 Agustus 2019 nanti. Justru meminta agar Pemprov DKI Jakarta memberikan izin para pencari suaka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
"Jadi kalau UNHCR memiliki rencana jangka panjang, kami berharap para pengungsi bisa menghidupi dirinya sendiri tentunya dengan batasan-batasan dan kontrol dari pemerintah," kata Julia, selaku Senior protection officer UNHCR.
Tak hanya UNHCR, saat ini International Organization for Migration (IOM) juga menyanggupi untuk membantu mencarikan solusi para pencari suaka dan memfasilitasi yang ingin pulang ke negara asalnya tanpa paksaan.
"Berkaitan dengan populasi yang ada di Kalideres dengan jumlah 1.200-1.300, kami memiliki sumber daya untuk membantu mereka. Kita juga punya program fasilitas pemulangan bagi yang ingin kembali ke negara asal tanpa paksaan," kata Waliraz selaku Chief Migration Health Physician IOM.
(mhd)
Explore More