Digugat, Pemerintah Pusat dan DKI Disarankan Sinergi Atasi Polusi Udara
Digugat, Pemerintah Pusat dan DKI Disarankan Sinergi Atasi Polusi Udara
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan digugat tiga pemerhati lingkungan hidup terkait buruknya kualitas udara di ibu kota. Ketiga penggugat itu adalah non government organization (NGO), yakni Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Greenpeace Indonesia dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menyarankan, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera bertindak cepat mengatasi cuaca buruk ini agar tidak berbuntut panjang. Keduanya, kata dia, harus bersinergi agar cuaca Jakarta kembali membaik.
"Menurut saya dari sisi kebijakan publik yang harus dilakukan adalah bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu berkoordinasi secara komprehensip untuk membangun satu sinergi dalam penanggulangan secara masif," ujar Trubus Rahardiansyah saat dihubungi SINDOnews, Jumat (2/8/2019).
Trubus mengatakan, dalam penanganan ini juga memerlukan tim khusus untuk meminimalisir pencemaran udara di Jakarta. Pemerintah pusat dan daerah, kata dia, harus bekerja sesuai tugasnya masing-masing. (Baca Juga: Polusi Udara Melebihi Batas, Dinkes DKI Imbau Warga Kenakan Masker
"Harus dibuat satu tim yang terdiri dari unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengabil langkah langkah yang diperlukan. Misalnya mengenai pembatasan kendaraan motor yang suka menimbulkan polusi, atau kemudian bagiaman membersihkan lingkungannya," katanya.
Terakhir dia juga meminta agar masyarakat berperan aktif untuk mengurangi pencemaran udara di Jakarta. Salah satunya, kata dia, tidak memakai kendaraan pribadi secara terus menerus.
"Paling pokok adalah bagaimana kemudian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Jadi kesadaran masyarakat ini memang perlu dibangun dalam rangka untuk memahami bahwa polusi yang tinggi sekarang ini itu akibat dari prilaku maayarakat yang memang cendererung ceroboh," tandasnya.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menyarankan, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera bertindak cepat mengatasi cuaca buruk ini agar tidak berbuntut panjang. Keduanya, kata dia, harus bersinergi agar cuaca Jakarta kembali membaik.
"Menurut saya dari sisi kebijakan publik yang harus dilakukan adalah bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu berkoordinasi secara komprehensip untuk membangun satu sinergi dalam penanggulangan secara masif," ujar Trubus Rahardiansyah saat dihubungi SINDOnews, Jumat (2/8/2019).
Trubus mengatakan, dalam penanganan ini juga memerlukan tim khusus untuk meminimalisir pencemaran udara di Jakarta. Pemerintah pusat dan daerah, kata dia, harus bekerja sesuai tugasnya masing-masing. (Baca Juga: Polusi Udara Melebihi Batas, Dinkes DKI Imbau Warga Kenakan Masker
"Harus dibuat satu tim yang terdiri dari unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengabil langkah langkah yang diperlukan. Misalnya mengenai pembatasan kendaraan motor yang suka menimbulkan polusi, atau kemudian bagiaman membersihkan lingkungannya," katanya.
Terakhir dia juga meminta agar masyarakat berperan aktif untuk mengurangi pencemaran udara di Jakarta. Salah satunya, kata dia, tidak memakai kendaraan pribadi secara terus menerus.
"Paling pokok adalah bagaimana kemudian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Jadi kesadaran masyarakat ini memang perlu dibangun dalam rangka untuk memahami bahwa polusi yang tinggi sekarang ini itu akibat dari prilaku maayarakat yang memang cendererung ceroboh," tandasnya.
(mhd)
Explore More