Kisruh Wali Kota dengan Menkumham, Warga Komplek Protes PJU Dipadamkan

TANGERANG - Konflik antara Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, terkait soal penyerahan fasos fasum membuat PJU di Komplek Kehakiman dan Pengayoman dipadamkan. Warga pun protes karena selama ini mereka selalu membayar kewajiban pajak dan listrik.

Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di perumahan Komplek Kehakiman dan Pengayoman diputus secara sepihak oleh Pemkot Tangerang sejak kemarin. Jalan-jalan pun menjadi gelap dan rawan tindakan kriminal.

Para penghuni kompek perumahan yang ada di atas lahan Kemenkumham itu kebanyakan pensiunan. Usia mereka juga banyak yang tidak muda lagi. Masa tenang di hari tua pun menjadi tidak nyaman. (Baca Juga: Arief Ancam Putus Listrik PJU Kantor Kemenkumham di Tangerang)

Seperti diungkapkan Anis (52), pensiunan Kemenkumham yang tinggal di komplek Pengayoman. Dia mengaku, warganya sangat taat membayar pajak PBB dan listrik.

"Kami juga ikut menyumbang pembangunan di Kota Tangerang dengan rutin membayar pajak PBB dan listik. Tetapi, Minggu malam, penerangan di komplek kami diputus sepihak," kata Anis, Selasa (16/7/2019).

Dijelaskan Anis, saat ini warganya sangat panik. Namun, setelah ada warga yang memberitahu bahwa hal itu terkait kebijakan Wali Kota Tangerang, warga pun marah. Namun, emosi warga itu bisa dibendung.

Warga kesal, kenapa fasilitas publik yang ada di lingkungan perumahan mereka dihentikan oleh Arief. Padahal, warga taat membayar pajak PBB dan listrik mereka.

"Bahkan, ada warga yang mengusulkan agar aksi membuang sampah di pinggir jalan, kalau sampah di perumahan mereka tidak diangkut lagi. Tetapi, petugas kebersihan tetap datang hari ini," sambung Anis lagi.

Dengan rambut yang telah berubah putih semua itu, Anis menyampaikan keluhan dari warganya itu kepada Arief. Namun, betapa kagetnya dia mendengar jawaban Arief.

Tanpa perasaan empati, Arief merendahkan ketaatan para pensiunan Kemenkumham yang telah tinggal di komplek tersebut sejak tahun 80 an ini. Dengan mengatakan, pajak PBB mereka setahun sangat sedikit sekali.

Dia bahkan membandingkan pengeluaran pajak dirinya yang sangat banyak dan lebih besar dari pensiunan itu. Kata Arief, pajak tahunan warga di perumahan itu sangat kecil. Tidak cukup bangun lapangan futsal.

"Satu lapangan futsal saja sekira Rp200 juta. Pajak bapak ibu, jika dikumpulkan dalam setahun tidak sampai segitu. Tetapi bapak ibu punya fasilitas itu," ungkap Arief.

Tidak semua kawasan perumahan punya fasilitas lapangan futsal. Di sekitar tempat Arief tinggal misalnya. Arief mengaku, meski pendapatan pajak di sana lebih besar, tapi tidak ada fasilitas futsal dibangun.

"Jadi sebenarnya, kita pemerintah kota sudah tidak hitung-hitungan lagi. Tetapi kita saat ini berhadap-hadapan dengan Kemenkumham yang tidak hitung-hitungan, karena kita tidak dihitung," sambungnya.

Semua layanan publik seperti PJU, sampah, dan sanitasi yang ada di atas lahan Kemenkumham disetop oleh Arief. Awalnya, termasuk dua komplek perumahan itu.

Namun, akhirnya direvisi oleh Arief, hanya pada kantor-kantor Kemenkumham yang berada di Kota Tangerang. Semua pelayanan publik itu, dihentikan mulai Senin 15 Juli 2019 sampai ada penyerahan aset.