PSI Sebut Ada Politik Uang, Fraksi Kebon Sirih Geram

JAKARTA - Polemik pemilihan Wakil Gubenur (Wagub) DKI Jakarta jelang pemilihan 22 Juli 2019 kian memanas. Ketidakhadiran pimpinan dalam pengesahan tata tertib berujung pada isu politik uang.

DPRD DKI rencananya menggelar Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) untuk menyetujui tata tertib pemilihan Wagub DKI, Senin (15/7/2019). Jadwal tersebut sudah molor dari waktu yang sebelumnya dijadwalkan pada Rabu 8 Juli 2019.

Rapat yang direncanakan mulai pukul 13.00 WIB tak kunjung berjalan hingga pukul 15.00 WIB lantaran ketidakhadiran pimpinan dewan. Rapimgab pun diundur hingga Selasa 16 Juli 2019.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan mengatakan, kondisi faktual pimpinan Dewan ada lima, namun hanya dirinya yang hadir. Kemudian dari sembilan pimpinan fraksi, hanya lima yang hadir dan pimpinan komisi hanya satu yang hadir.

Adapun kuorum Rapimgab yakni 50 persen+1 dari jumlah pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, dan pimpinan komisi sebanyak 59 orang. Karena itu, rapat baru dianggap kuorum jika dihadiri minimal 31 orang. Sementara, Rapimgab hari ini hanya dihadiri 17 orang.

"Jadi besok 16 juli kita laksanakan Rapimgab pukul 13.00 WIB. kesepakatan kita rapimgab lengkap pimpinan dewan, fraksi, komisi untuk bahas tatib wagub kita undur," kata Ferrial sambil mengetuk palu.

Kekosongan kursi Wagub DKI Jakarta terjadi ketika Sandiaga Uno mengundurkan diri karena mencalonkan menjadi Wakil Presiden atau sekitar Agustus 2018. Berbagai proses pemilihan telah dilakukan oleh kedua partai pengusung, yakni Gerindra dan PKS hingga ada kesepakatan dua calon dari PKS yang telah di uji kelaikannya oleh kedua partai pengusung tersebut.

Namun, hingga pemilihan presiden 2019-2024 berakhir atau hampir satu tahun berjalan, kursi orang nomor dua di Jakarta itu masih saja belum terisi. Berbagai spekulasi dari golongan masyarakat pun bermunculan. Salah satunya dari Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest mengatakan, PSI Jakarta menduga, proses pemilihan cawagub DKI Jakarta rawan politik transaksional di belakang layar. Hingga terdengar kabar bahwa ada serangkaian persengkongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat pemilihan cawagub DKI Jakarta yang harus dibayar dengan jumlah yang fantastis.

"Berdasarkan rumor tersebut, PSI Jakarta meminta tim dari KPK untuk mulai melakukan pemantauan demi mencegah terjadinya tindakan jual-beli jabatan dalam proses pemilihan wagub DKI Jakarta ini," kata Rian dalam rilisnya, Senin (15/7/2019).

Sejumlah Fraksi dewan Kebon Sirih geram mendengar isu politik uang tersebut. Kedua partai pengusung pun menjamin tidak ada rumor politik uang dalam pemilihan Cawagub.

Ketua Fraksi PKS, Abdurahman Suhaimi meminta masyarakat tenang dan orang yang menuduh adanya politik uang dalam Paripurna Wagub harus membuktikan kebenarannya. Sebab, kata dia, isu tanpa bukti tersebut sama saja menjatuhkan nama baik dewan.

"Saya yang menjamin. Saya menjamin tidak akan melakukan itu. Kalau kemudian di beritakan begitu , itu bisa mencemarkan nama baik anggota dewan. PSI menuduh seseorang melakukan ini dan itu maka dia harus mendatangkan bukti. Ketika mendatangkan bukti dia bisa melaporkan pada aparat hukum," tegasnya.

Sejauh ini, kata Suhaimi, semua proses pemilihan Wagub berjalan baik dan lancar. Sebagai anggota pansus, dirinya bisa memastikan hal tersebut. Terkait paripurna, dia menyatakan akan berjalan setelah tata tertib disahkan. Menurutnya, Rapimgab yang batal pada hari ini tidak mempengaruhi paripurna pada 22 Juli mendatang.

"Orang disuruh hadir dikasih uang. Ini tatib aja belum disahkan. Hari ini kan ada rapimgab kan ga jjadim Artinya di tahap yang pertama aja itu belum selesai bagaimana isunya ssudah paripurna. Agak lucu gitu maksudnya. Yang mengisukan itu gak lucu karena terlalu jauh," ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan ketua Fraksi partai Gerindra, Abdul Ghani. Menurutnya, orang bicara itu harus dengan fakta. Dia menegaskan, bahwa Rapimgab tidak terlaksana lantaran pimpinan DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana.

"Harusnya kan pimpinan datang untuk pengesahan tatib sendiri. Isu bagi-bagi uang enggak ada," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Wagub, Ongen Sangaji menegaskan, paripurna wagub tetap akan berjalan sesuai jadwal, yakni 22 Juli mendatang tanpa ada politik uang. Meskipun mundur, kemungkinan hanya satu dua hari saja.

"Proses penyesuaian Rapimgab tentang tatib itu harus saya minta pimpinan dewan mimpin. Berhubung ketua dewan ada sesuatu tidak bisa ditinggalkan, yaitu dipanggil oleh DPP. maka rapat kita undur. saya minta rapat pansus dipimpin ketua dewan, rapat ini untuk kepentingan rakyat Jakarta, layak dan pantas pimpinan dewan yang memimpin," tegasnya.