Penataan Pasar Tanah Abang Butuhkan Sinergitas Instansi Pemerintah

JAKARTA - Penataan kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, memerlukan sinergitas antara instansi pemerintah, baik ditingkat Pusat, BUMD dan BUMN. Hal itu disampaikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko."Dengan integrasi satu atap ini kalau ada penanganan-penanganan dan keluhan dapat menjadi fokus perhatian dan bisa diselesaikan secara bersama, ini juga memberikan edukasi, bahwa tidak ada pengkotak-kotakan antara DKI dengan pusat ataupun BUMD dengan BUMN," ujar Sigit di Balai Kota, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Sigit melanjutkan, sebenarnya dalam proses penataan pasar Tanah Abang, saat ini melibatkan sedikitnya 6 instansi pemerintah yang saling bahu membahu guna terciptanya kerapihan di Pasar Tanah Abang.

"Ya kita bicara di situ JPM (Jembatan Penyeberangan Multiguna) dikelola oleh Sarana Jaya, stasiunnya dikelola oleh KCI, terus pasar Jaya juga ada disana dan ada Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Wali Kota," ungkapnya.

Selanjutnya, Sigit membeberkan, terkait penataan Pasar Tanah Abang, pihaknya berencana menginisiasi untuk dilakukan pembangunan kantor bersama.

"Secara titik sudah disepakati dan ini akan dibangun. tanah sudah disepakati di lahan PT KAI, tadi Direktur aset sudah dateng dan sudah disepakati bersama," ujarnya.

Sekadar informasi, di pasar Tanah Abang setiap tahunnya terjadi lonjakan pengujung menjelang hari Lebaran, dan menjadikan pasar grosir terbesar di Asia Tenggara itu penuh sesak.

"Kemarin kita concern justru berkaitan dengan struktur JPM sendiri, bahwa kita memastikan JPM mampu menampung mobilitas masyarakat dari KA ke tanah Abang menggunakan JPM," kata Sigit.