Teken Perjanjian Hibah, Anies: Kita Ingin Transportasi Terintegrasi

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengaku proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) fase II tahap pertama akan dimulai dari Bundaran HI-Kota. Kemudian, dari Kota akan ke arah Ancol mengingat depo Kampung Bandan tidak lagi menjadi bagian dari proses ini.

Sedangkan rekomendasi dari kemensekneg untuk groundbreaking gardu listrik di Monas, lanjut Anies, sampai saat ini belum ada. Informasi terakhir yang didapatnya, Kemensekneg tengah mengumpulkan jawaban dari berbagai kementerian untuk menjawab rekomendasi tersebut.

"Kami akan terus menyelesaikan MRT, kita ingin antar moda transpotasi terintegrasi, dan integrasi rutenya, tiketnya dan pengelolaannya," kata Anies usai menghadiri kerja sama Perjanjian Hibah Daerah Pembangunan Proyek MRT Jakarta Fase II Koridor Utara-Selatan di Balai Kota Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Anies pun berterimakasih atas dana hibah yang diberikan pemerintah pusat melalui Kementrian Keuangan. Menurutnya, dana hibah ini memiliki peran penting sebagai dasar pengembangan konstruksi proyek MRT Fase II untuk Koridor Utara-Selatan.

"Alhamdulillah, rencana dan persiapan panjang hari ini tuntas (dengan adanya perjanjian hibah daerah). Insya Allah akan menjadi pondasi penting dalam memastikan proyek bersejarah ini. Karena itu, dana hibah dari Pemerintah Pusat akan sangat memperlancar proses pembangunan dan pengembangan proyek MRT ini," ungkapnya.

Anies juga menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya, seperti penyediaan fasilitas penunjang hingga laporan keuangan.

"Kami all out, dari mulai menyediakan fasilitas penunjang untuk pembangunan MRT sampai kewajiban menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kami juga melakukan update ke Kemenkeu serta Kemenhub, sehingga apa yang dikerjakan dapat dipertanggungjawabkan ke publik," terang Anies.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan, pemberian hibah ini sangat penting, terlebih Pemerintah Pusat memandang MRT juga salah satu proyek strategis nasional.

"Kami di Pemerintah Pusat mendukung secara menyeluruh, karena ini proyek strategis nasional, yang akan memberikan dampak bukan hanya warga Jakarta melainkan juga seluruh rakyat Indonesia," ucap Astera.

Dalam perjanjian tersebut mencakup dana hibah sebesar 70.021.000.000 Japan Yen (JPY) dengan rincian penggunaan sebagai berikut; Pekerjaan sipil dan peralatan senilai JPY 59.108.000.000, Jasa konsultasi senilai JPY 6.311.000.000 dan Dana tak terduga senilai JPY 4.602.000.000.

Kemudian, Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Syahbandar mengatakan, pembangunan MRT fase II terus berjalan meski belum ada rekomendasi Kemensekneg perihal rencana groundbreaking gardu listrik di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Menurutnya, groundbreaking merupakan satu dari tujuh paket lelang tahapan pembangunan MRT fase II.

Kendati demikian, lanjut William, rekomendasi merupakan bagian penting untuk melakukan pembangunan gardu listrik sebagai pemasok aliran listrik MRT fase II. Dimana gardu tersebut berada di kedalaman 20 meter permukaan tanah.

"Fase II kita jalan terus. Tidak perlu tunggu groundbreaking (terobosan) yang masuk dalam paket CP 200. Sementara kita punya CP 201, pembangunan dari Bundaran HI ke Harmoni. Ada CP 202 dari Harmoni ke Glodok. Ada CP 203 dari Glodok ke Kota. Itu kita lelangkan," kata William.

William menjelaskan, pembangunan MRT fase II proses persiapannya sudah dilakukan sejak lama dan ada beberapa hal yang sudah dilakukan. Di antaranya persetujuan dana pinjaman serta penetapan lokasi yang sebelumnya Bundaran HI-Kampung Badan menjadi Bundaran HI-Kota Tua terlebih dahulu sambil mencari depo pengganti Kampung Bandan.

Adapun total kebutuhan fase II itu sekitar Rp25,6 Triliun yang komponenya terbagi dua. 51 persen pinjaman Pemprov DKI dan 49 persen dari hibah pemerintah pusat yang sumbernya sama-sama dari Japan International Cooperation Agency (JICA).

"Nah perjanjian hibah sekitar Rp9 triliun ini tahap awal agar pembangunan fase II segera dieksekusi. Sisanya nanti bertahap. Kita mulai Maret ini pembangunan fase II," ungkapnya.

Untuk Depo, lanjut William, pihaknya masih mencari lokasi-lokasi di sekitar kawasan Ancol, Jakarta Utara yang sampai saat ini belum dapat diputuskan. Dia pun enggan menjawab apakah butuh dana tambahan mengingat dana pinjaman Rp25,6 triliun itu hanya dari Bundaran HI-Kampung Bandan.

"Konsepnya kita diminta utk melakukan studi. Terkait pilihan-pilihan lokasi. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah mengidentifikasi beberapa potensi dari Depo. Setelah itu baru kita bisa cari jalur dan dana tambahan," pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam pendanaan proyek MRT Jakarta, Pemprov DKI Jakarta menanggung beban pinjaman sebesar 51 persen, sementara Pemerintah Pusat menanggung 49 persen yang diterus-hibahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Komposisi bagi Pemerintah Pusat memang lebih kecil dengan pertimbangan beban pinjaman digunakan untuk pembangunan aset yang tidak menghasilkan, seperti terowongan jalur bawah tanah MRT. Sedangkan, Pemprov DKI Jakarta mengelola aset yang menghasilkan, seperti stasiun MRT.