Saluran Air di Jakarta Menyempit, Butuh Revitalisasi Total

JAKARTA - Ruas jalanan di Jakarta masih tergolong rawan tergenang pasca diguyur hujan. Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah (BPBD) menyebut, genangan masih ditemukan di sejumlah ruas jalan di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Khusus di Jakarta Timur, kedalaman genangan bisa mencapai 1 meter dan baru surut sekitar 4-5 jam. Kasudin Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur, Mustajab, mengatakan, penyebab masih banyaknya genangan di wilayahnya lantaran hampir seluruh saluran mikro dan makro menyempit.

Dari total infrastruktur saluran mikro sepanjang 893 ribu meter, baru sekitar 20-30 persen yang sudah direvitalisasi. "Revitalisasi total saluran harus dilakukan. Kalau hanya dibersihkan saja, kadang-kadang daya tampung saluran kurang dengan adanya perubahan tata guna lahan. Kan beralih fungsi, semuanya harus ngalir ke kali, itu masalahnya. Itu belum secara total kita laksanakan," kata Mustajab saat dihubungi, Selasa (4/12/2018).

Mustajab menjelaskan, revitalisasi saluran adalah mengembalikan luas saluran air seperti semula. Pihaknya selama ini kesulitan untuk melakukan hal itu lantaran jalan lingkungan asetnya masih menjadi milik Dinas Perumahan.

Selain itu, kata Mustajab, ada perombakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga perumahan hanya menangani sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur, yakni RW kumuh. Namun persoalannya aset masih menjadi milik Dinas Perumahan.

"Kami juga terkendala Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran. SDM kami tidak cukup dalam menangani permasalahan di Jakarta Timur secara keseluruhan. SDM kami itu dari perencananya sangat kurang," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Padapotan Sinaga, meyakini genangan hampir ditemukan di setiap wilayah Jakarta setiap kali turun hujan deras. Karena itu, dia meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengevaluasi penyebab terjadinya genangan itu. "Tidak menutup kemungkinan semua genangan terjadi akibat belum tersentuhnya revitalisasi saluran mikro," ucapnya.

Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan, normalisasi saluran air di lingkungan yang dilakukan Pemprov DKI terbilang terlambat dan baru sekitar 30 persen. Padahal, pada musim hujan awal 2015 lalu sudah diketahui jika genangan yang ada disebabkan tidak berfungsinya saluran air.

Menurut dia, dalam waktu dekat ini yang bisa dilakukan hanya membongkar saluran air yang tertutup beton, baik di perumahan ataupun perkantoran. Pembongkaran tersebut merupakan tugas utama Dinas Tata air yang saat ini sudah terpisah dari Dinas Bina Marga.

"Harusnya Dinas Tata Air ini bisa fokus menangani genangan, karena sudah dipisah dengan jalan. Dinas Penataan Kota harus bekerja sama dengan pengelola gedung untuk menyediakan sumur serapan. Jadi jangan main lempar kewenangan lagi. Apabila gedung tidak mau membuat, Dinas Penataan Kota harus turun," tegasnya.

Ke depan, Nirwono menyarankan agar Dinas Tata Air memperbaiki dan memperbesar diameter saluran air. Kemudian memastikan bebas dari sampah dan lumpur sekaligus menata jaringan utilitas, seperti kabel listrik dan Telkom, pipa air, dan gas.

"Audit bangunan kantor, dimana halaman kantor menyediakan sumur resapan dan kolam penampung air, sehingga air hujan bisa terserap semua dan yang terbuang kesaluran menjadi sedikit," pungkasnya.