Pengembang Reklamasi dan Pemprov DKI Diminta Cari Solusi Sejahterakan Nelayan

JAKARTA - Sejumlah nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara, meras nasib mereka kian tidak jelas setelah proyek reklamasi di pantai utara Jakarta dihentikan. Mereka menilai penghentian proyek reklamasi yang mengatasnamakan kepentingan nelayan hanya dilakukan untuk politik sesaat.

Pengurus Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke, Diding Setiawan mengatakan, kurangnya sosialisasi membuat sebagian nelayan Muara Angke salah persepsi mengenai reklamasi. Situasi ini semakin diperburuk dengan provokasi dari politisi dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari luar.Belakangan, para nelayan menyadari bahwa polemik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir hanya merupakan pertarungan politik para elite. Menurut dia, sepanjang dua tahun musim barat di mana nelayan tidak bisa melaut, tidak ada satu pihak pun yang selama ini menolak reklamasi turut membantu.Diding berharap bantuan datang dari swasta, termasuk pengembang melalui berbagai program corporate social responsibility (CSR). Dia menegaskan, nelayan akan menerima dengan baik jika pengembang dan pemerintah duduk bersama untuk mencari solusi menyejahterakan nasib mereka.“Kalau tujuannya memberi manfaat bagi semua masyarakat termasuk nelayan, kami akan dukung. Sudah kagok maka lanjutlah, masa dihentikan,” kata Diding pada Kamis (2/8/2018).
Meski demikian, pengembang harus memenuhi seluruh kewajiban terlebih dahulu, termasuk mengakomodasi kepentingan nelayan.
“Saya minta kita diskusi saja, sama-sama ngobrol. Jangan menjadikan kami sebagai bumper. Jadikan kami sebagai jembatan dengan pengembang,” ungkapnya.

Pemerintah berencana membangun 17 pulau reklamasi sebagai bagian dari pengembangan Pantai Utara Jakarta. Belakangan, pembangunan sejumlah pulau terhenti akibat perbedaan pandangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DKI Jakarta.

Hal yang sama disampaikan Warnita, tokoh nelayan Muara Angke lainnya. Menurut dia, mayoritas nelayan sesungguhnya tidak menolak keberadaan proyek reklamasi. Sejauh ini proyek reklamasi sama sekali tidak merugikan nelayan.

Sebagai program pemerintah yang sudah digagas sangat lama, reklamasi Teluk Jakarta dinilai sudah mempertimbangkan seluruh potensi dampak yang timbul baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan.“Ini perencanaannya telah matang,” ungkap Warnita.

Menurut dia, semua orang punya hak untuk pro dan kontra terhadap satu proyek besar, termasuk reklamasi. Namun, dia menyayangkan sebagian kecil nelayan penolak reklamasi yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Padahal, mereka yang mayoritas bukan nelayan asli Jakarta sesungguhnya tidak mengerti apa-apa.

Data Badan Pusat Statistik Jakarta Utara mencatat jumlah nelayan sampai tahun 2013 sebanyak 24.028 jiwa. Dari jumlah tersebut, jumlah nelayan penetap yang notabene warga Jakarta tercatat 6.268 jiwa (26,1%), sementara nelayan pendatang yang bukan warga Jakarta mencapai 17.760 jiwa (73,9%). Sampai saat ini belum ada data terbaru mengenai jumlah nelayan di Pantai Utara Jakarta.

Sebagian besar nelayan yang selama ini ribut bukanlah berasal dari Jakarta. Bahkan, nelayan penetap yang sudah berpuluh tahun tinggal di Pantai Utara Jakarta seringkali tidak mengenal keberadaan mereka. Baik Diding maupun Warnita berharap tidak ada lagi polemik yang mengatasnamakan nelayan, apalagi setelah proyek ini dihentikan nasib mereka juga semakin sengsara.