Masa Tugas Hanya Empat Bulan, Djarot Tak Mungkin Tuntaskan Program Jokowi-Ahok

JAKARTA - Djarot Saeful Hidayat resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tersandung kasus penistaan agama. Banyak pekerjaan yang belum tuntas, Djarot diminta fokus susun keuangan dan rencana kegiatan 2018 agar program rakyat tercapai.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah melantik Djarot menjadi Gubernur DKI agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan daerah. Dengan sisa waktu sekitar empat bulan melanjutkan kepemimpinan Jokowi-Ahok, Lulung berharap Djarot dapat membantu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2018 berjalan baik melalui kerjasama dengan DPRD.

"Sulit rasanya kalau RPJMD yang disusun Jokowi-Ahok pada 2012 lalu diselesaikan oleh Djarot dalam waktu empat bulan. Banyak yang tidak tercapai, lihat saja besaran anggaran. Diakhir tahun itu targetnya Rp120 triliun, faktanya masih sekitar Rp70 triliun," kata Lulung saat dihubungi, Kamis (15/6/2017).

Lulung menjelaskan, tidak terwujudnya RPJMD 2012-2017 yang disusun dan dijalankan oleh tiga Gubernur ini akibat penyusunan RPJMD terburu-buru, khususnya pencapaian target anggaran tahunan. Untuk itu, Lulung berharap Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno tidak terburu-buru dan melihat secara realistis kebutuhan warga DKI Jakarta.

Selain itu, lanjut Lulung, terhambatnya pencapaian janji-janji yang tertuang di visi-misi RPJMD diperparah oleh buruknya komunikasi Gubernur Ahok dan penggunaan dana pihak ketiga dalam pembangunan. Sehingga, penyerapan menjadi rendah dan masyarakat tidak merasakan pembangunan secara langsung.

"Saya melihat ini ada semacam tidak percaya diri yang memilih menggunakan CSR. Akhirnya penyerapan tidak tercapai. Sehingga RPJMD tidak tercapai. Termasuk komunikasi Pak Ahok yang buruk," ucapnya.

Sementara itu, usai dilantik menjadi Gubernur Djarot mengungkapkan, disisa kepemimpinannya selama empat bulan akan menyelesaikan beberapa program prioritas. Di antaranya yakni pengelolaan RPTRA dalam bentuk Perda, proses registrasi terutama yang terkait dengan proses anggaran, mulai anggaran perubahan 2017 sampai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018.

Kemudian untuk proyek fisik program startegis seperti Jakgrosir Pasar Kramat Jati harus dalam rangka menstabilkan harga dan sebagainya.
"Pembangunan rusunawa itu harus selesai kemudian revitalisasi Taman Ismail Marzuki itu kita kebut selesai. Kami juga masih punya utang untuk pembangunan Masjid Al Mubarokah yang dulu di Kalijodo kami sudah janji pada pengelolanya untuk kita pindah di Taman Kodok. Insya allah selesai pada Oktober mendatang," ucapnya.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga menilai Bahwa sisa waktu kepemimpinan Gubernur Djarot yang hanya menyisakan sekitar empat bulan, sangat sulit rasanya untuk menuntaskan program prioritas yang diwacanakan pada masa Gubernur Jokowi-Ahok.

Menurut Nirwono, apabila itu dipaksakankan tentu hasilnya tidak akan maksimal, bahkan aspek kelaikan bisa terabaikan hanya untuk mngejar waktu. Dia menyarankan agarGubernur Djarot bisa memilih prioritas mana saja yang paling realistis untuk dituntaskan sampai dengan Oktober dan mana yang bisa sampai dengan Desember.

"Itu lebih bijak. Penyelesaian enam rumah susun sewa, Light Rail Transit (LRT), revitalisasasi waduk, peremajaan bus sedang dan sebagainya itu sangat sulit," ungkapnya.

Nirwono sepakat dengan Lulung perihal banyaknya kendala yang menghambat pencapaian RPJMD. Bahkan, dia menilai bila semuanya itu akibat kepemimpinan Ahok yang tidak mau mendengarkan aspirasi warga.