KPU Dinilai Tak Profesional Susun Daftar Pemilih Pilgub DKI
KPU Dinilai Tak Profesional Susun Daftar Pemilih Pilgub DKI
A
A
A
JAKARTA - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta menilai KPU DKI Jakarta tidak profesional dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) putaran kedua Pilgub DKI Jakarta.
Direktur Eksekutif KIPP Jakarta, Rindang Adrai mengatakan ketidakprofesionalan tersebut sudah terlihat dari penyusunan DPT pada putaran pertama dan berlanjut ke putaran kedua.
"Dibuktikan dengan banyaknya warga yang memilih menggunakan KTP elektronik dan Surat Keterangan (Suket) sebanyak 237.003 pemilih," kata Rindang, Sabtu (8/4/2017).
Persoalan ini, kata dia, masih terus berlanjut sampai pada tahapan rekapitulasi DPT putaran kedua yang diselenggarakan di Ruang Binakarna Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada 6 April 2017 yang mengalami kegaduhan.
Hal ini terjadi menurutnya karena ketidakprofesionalan penyelenggara berkaitan dengan aturan-aturan terkait data pemilih antara KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan Tim pasangan calon.
"Adanya perbedaan pemahaman antara KPU Provinsi DKI Jakarta dengan Dukcapil terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP elektronik. KPU Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa NIK KTP elektronik memiliki kode provinsi '31'. Di luar kode provinsi tersebut dinyatakan termasuk dalam data invalid," katanya.
"Sementara Dinas Dukcapil menyatakan bahwa NIK KTP elektronik setiap warga negara itu sekali terbit berlaku abadi seumur hidup walaupun pindah lokasi. Sekalinya NIK diterbitkan, mau pindah provinsi pun warga tetap tidak mengalami perubahan NIK pada KTP elektronik. Beda pemahaman inilah yang menyebabkan awal kekisruhan rekapitulasi DPT Putaran Kedua dalam menentukan invalid atau tidaknya data pemilih," katanya.
Sebelumnya, KPU DKI telah menetapkan DPT putara kedua Pilkada DKI Jakarta berjumlah 7.218.280 orang bertambah hanya 109.691 pemilih dibanding DPT putaran pertama. Sementara tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno menemukan 153.000 data pemilih invalid.
Direktur Eksekutif KIPP Jakarta, Rindang Adrai mengatakan ketidakprofesionalan tersebut sudah terlihat dari penyusunan DPT pada putaran pertama dan berlanjut ke putaran kedua.
"Dibuktikan dengan banyaknya warga yang memilih menggunakan KTP elektronik dan Surat Keterangan (Suket) sebanyak 237.003 pemilih," kata Rindang, Sabtu (8/4/2017).
Persoalan ini, kata dia, masih terus berlanjut sampai pada tahapan rekapitulasi DPT putaran kedua yang diselenggarakan di Ruang Binakarna Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada 6 April 2017 yang mengalami kegaduhan.
Hal ini terjadi menurutnya karena ketidakprofesionalan penyelenggara berkaitan dengan aturan-aturan terkait data pemilih antara KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan Tim pasangan calon.
"Adanya perbedaan pemahaman antara KPU Provinsi DKI Jakarta dengan Dukcapil terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP elektronik. KPU Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa NIK KTP elektronik memiliki kode provinsi '31'. Di luar kode provinsi tersebut dinyatakan termasuk dalam data invalid," katanya.
"Sementara Dinas Dukcapil menyatakan bahwa NIK KTP elektronik setiap warga negara itu sekali terbit berlaku abadi seumur hidup walaupun pindah lokasi. Sekalinya NIK diterbitkan, mau pindah provinsi pun warga tetap tidak mengalami perubahan NIK pada KTP elektronik. Beda pemahaman inilah yang menyebabkan awal kekisruhan rekapitulasi DPT Putaran Kedua dalam menentukan invalid atau tidaknya data pemilih," katanya.
Sebelumnya, KPU DKI telah menetapkan DPT putara kedua Pilkada DKI Jakarta berjumlah 7.218.280 orang bertambah hanya 109.691 pemilih dibanding DPT putaran pertama. Sementara tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno menemukan 153.000 data pemilih invalid.
(ysw)
Explore More