Tak Semua Memuaskan, Plt Gubernur DKI Sebut Perlu Penjelasan

JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menyebut tidak semua kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat memuaskan semua pihak.

Hal ini terkait pernyataan Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi yang menilai pemindahan warga bantaran kali ke rumah susun hanya propaganda politik. Tak hanya itu, masih banyak warga contohnya warga Bukit Duri yang tidak menempati rusun.

"Tidak semua kebijakan pemerintah memuaskan semua pihak dan persoalan banjir tidak bisa diatasi tanpa normalisasi itu kuncinya. Untuk melindungi rakyat Jakarta memang langkah ini harus ditempuh (relokasi), tapi di sisi lain tidak boleh ada yang dirugikan," kata Soni di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2017).

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini mengaku, tidak 100% masyarakat puas dengan normalisasi dan relokasi. Jika memang ada yang tidak puas, Soni mengatakan, ada cara sosialisasi dan pendekatan.

"Saya kira hanya perlu penjelasan saja dan agenda harus jalan demi Jakarta bebas banjir," kata Soni.