Garda Bangsa Beri Masukan PKB Soal Ahok dan Anies

JAKARTA - Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa memberikan masukan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk menentukan pasangan calon yang akan didukung pada putaran kedua Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

Bahan pertimbangan itu diberikan DKN Garda Bangsa dengan menggelar diskusi yang mengangkat tema Ahok atau Anies?.

"Kita sengaja menggelar diskusi dengan tema Ahok atau Anies? untuk memberi masukan bagi PKB dalam menentukan pilihan," kata Ketua Umum Garda Bangsa Cucun A Syamsurijal di Kantor DKN Garda Bangsa, Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Dia berharap masukan tersebut dapat diterima kalangan, baik itu kader, simpatisan dan konstituen PKB.

"Tentunya, PKB tetap harus mendahulukan aspek dar’ul mafasid muqaddamun ala al jalbil masholih. Artinya, mendengarkan masukan dari semua kalangan," kata
Sekretaris Fraksi PKB DPR itu.

Salah satu pembicara, Ketua Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Hanief Saha Ghafur menegaskan, PKB sebagai anak kandung NU harus terlibat dalam Pilkada DKI putaran kedua.

Namun, keberpihakan PKB selayaknya mempertimbangkan risiko paling minimal. "Saya kok melihat risiko untuk memilih pasangan nomor dua, yaitu Ahok-Djarot jauh lebih besar ketimbang memilih pasangan nomor tiga, Anies-Sandi," katanya.

Sementara itu, Hanief Saha Ghafur dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berpendapat PKB harus cerdas mengkritisi apa yang dilakukan Ahok selama ini, baik dari sisi kebijakan, perilaku maupun prestasinya. Begitu juga dalam menilai pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Hanya saja, kata dia, kelemahan Ahok jauh lebih besar dibanding sosok Anies. Coba lihat dari sisi kinerja baik serapan anggaran APBD maupun dari kondisi banjir. Ternyata serapan anggarannya pemerintahan Ahok cuma 60%. Itu artinya banyak program yang tidak jalan.

"PKB harus bersikap dan mencari risiko atau mudharat yang mana yang lebih kecil," ucapnya.

Sementara, Rumadi Ahmad dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakspesdam PBNU) menuturkan, beberapa poin prespektif partai politik dalam memilih pemimpin nonmuslim tidak terlalu penting.

"Partai yang Islam banget juga banyak berpasangan dengan calon yang nonmuslim. Saat ini itu sudah biasa," tuturnya.

Menurut dia, dalam parpol hal itu sudah tidak menjadi persoalan. Partai politik dikatakannya masuk dalam konstitusi dan UU. Dia berpendapat persoalan terkait kepemimpinan nonmuslim tidak lagi jadi persoalan. "Sebenarnya ini bukan lah hal yang dibakukan," ucapnya.

Dia mengatakan, sebenarnya sikap PKB lebih ringan karena tidak ada beban ideologi keagamaan dalam partai ini. "Kalau memang mau memilih maka silakan pilih yang lebih bermanfaat bagi partai," ucapnya.