KPU DKI Pastikan Tak Kerja Sama dengan Lembaga Quick Count

JAKARTA - Menjelang hari pencoblosan untuk Pilgub DKI Jakarta 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta memastikan tidak melakukan kerja sama dengan lembaga quick count.

"Kami tidak punya lembaga mana saja untuk quick count," kata Komisioner KPU DKI Betty Epsilon saat dihubungi SINDOnews, Senin (13/2/2017).

Sebelumnya, KPU DKI merilis lima lembaga pemantau dan 35 lembaga survei terakreditasi. Lima lembaga pemantau yang telah terakreditasi di KPU DKI Jakarta yakni, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) DKI yang beralamat di Bukit Duri, Jakarta Selatan; Perkumpulan untuk Pemilu Demokrasi (Perludem) beralamat di Tebet Timur, Jakarta Selatan.

Selanjutnya, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dengan alamat Jalan Manggarai, Jakarta Selatan; Pijar Keadilan di Majapahit Permai, Jakarta Barat dan Presidium Pusat Reclasseering Indonesia di Kampung Melayu Kecil, Jaksel. (Baca: KPU DKI Rilis 5 Lembaga Pemantau dan 35 Lembagai Survei Terakreditasi )

Sedangkan, lembaga survei yang telah terakreditasi di KPU DKI Jakarta ialah, PT Sun Televisi Network beralamat di MNC News Center, Jakarta Pusat; Lingkarasan Survei Indonesia; Jaringan Isu Publik; PT Sands Analitik Indonesia; Lembaga Konsultasi Politik Indonesia (LKPI); Cyrus Nusantara; Poltracking Indonesia; Indikator Poltik Indonesia; Kompas Media Nusantara; Charta Politika Indonesia; Saiful Mujani Research & Consulting; Indo Baraometer; Lembaga Riset Indonesia.

Selanjutnya, Kaskus; Siber Media Abadi; Lembaga Survei Indonesia; Group Riset Potensial; Intouch Innovate Indonesia; Pandawa Data Utama; Rakata Institute; Kelompok Diskusi dan Kajian Publik Indonesia; CSIS; Yayasan Media Survei Nasional; Sinergi Data Indonesia; Citra Komunikasi LSI; Yayasan Voxpol Center Research and Consulting.

Kemudian, Konsultan Citra Indonesia; Radio PAN Jakarta; Indo Riset Konsultan; Indonesian Political Marketing; dan Fokal IMM.