Tanpa Isu SARA, Pilgub DKI Diharapkan Dapat Pemimpin yang Amanah

JAKARTA - Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 harus bebas dari isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Karena, itu adalah syarat mutlak agar proses demokrasi berjalan lancar dan damai.

"Momentum Pilgub saat ini yaitu Pilkada tanpa SARA merupakan hal mutlak. Biarkan warga negaranya memilih pilihannya sendiri," kata Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pesantren Indonesia (DPP IPI) Ahmad Imron saat diskusi publik di Jakarta, Jumat (28/10/2016).

Dalam diskusi itu juga BEM Nasional yang terdiri dari beberapa kampus seperti BEM Universitas Jaya Baya, Unindra, STIKIP Kusuma Negara, Tama Jaga Karsa, Bem Hukum Assyafiiyah, STIE Swadaya, dan Stebank Islam Sjafaruddin Prawiranegara di DKI Jakarta menggelar deklarasi Pilkada Tanpa Sara.

Koordinator BEM Nasional, Ismail M mengatakan, deklarasi itu dilakukan dengan harapan Pilgub DKI Jakarta berlangsung aman dan lancar. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pilgub diharapkan mengantisipasi berbagai masalah tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

"Harapan kami perangkat dan personel keamanan di Ibu Kota hendaknya segera mempersiapkan pengamanan di wilayah masing-masing. Tentu mengambil langkah deteksi maupun peringatan dini. Juga perlu diambil langkah-pangkah pencegahan dini dan tindakan preventif," kata Ismail.

Ismail melanjutkan, publik juga berharap elite politik dan para calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan berlaga, hendaknya menjaga sikap dan etika sehingga tidak membuat gaduh. "Semoga Pilgub DKI menghasilkan pemimpin amanah, dan tidak melakukan tindak pidana korupsi," harapnya.