Ahok Dinilai Ketakutan Bila PDIP Usung Risma

JAKARTA - Kondisi politik di Jakarta semakin ramai usai calon petahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 2017 memutuskan maju melalui jalur politik. Meski sudah cukup memiliki dukungan tiga partai politik, Ahok dinilai masih mengharapkan PDIP mendukungnya.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi mengatakan, sikap politik Ahok yang terlihat masih mendekati PDIP baik berbicara langsung dengan Ketua Umum Megawati ataupun meminta partai pendukungnya berkomunikasi dengan PDIP adalah sesuatu hal yang wajar. Sebab, meski sudah memiliki dukungan dari Partai Nasdem, Hanura dan Golkar, Ahok khawatir tidak akan menjadi Gubernur kembali bila PDIP mencalonkan orang lain.

Apalagi bila tokoh yang dicalonkan adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Menurut Burhanudin, PDIP yang memiliki 28 kursi DPRD dan satu-satunya partai yang bisa mengusung calon pasangan sendiri memiliki kader mengakar. Artinya apabila para kader sudah bekerja keras, itu menjadi bahaya bagi Ahok.

"Ahok ingin memastikan kemenangan. Sama halnya dengan memilih jalur politik meski sudah punya dukungan independen. Ahok tahu jalur independen sangat sulit, makanya pilih partai. Nah, dia tahu PDIP partai besar yang kadernya mengakar, makanya berharap. Kalau dia percaya diri ya sudah cukup," kata Burhanudin Murtadi dalam diskusi 'Menakar kandidat DKI 1' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2016).

Burhanudin menjelaskan, majunya Ahok melalui partai politik merupakan manuver partai Golkar yang cerdas dan licik. Pasca-Orde Baru, Partai Golkar merupakan partai kecil. Untuk itu, Golkar mengambil tokoh-tokoh populer agar mendapatkan perhatian masyarakat.

"Tiket PDIP sangat penting. Tapi kalau figurnya tidak kuat ya cukup sulit melawan Ahok. Satu-satunya kandidat adalah Risma. tapi risikonya sangat besar," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Bidang HI dan Pertahanan DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, dalam memimpin kota besar dibutuhkan karakter yang tidak temperamen sehingga demokrasi yang tercipta kondusif. "Kenapa kami belum memutuskan, karena masih ada waktu untuk mempertimbangkannya. Berkaca pada 2012 lalu, saat itu hasil survei Joko Widodo mendekati Fauzi Bowo, hasilnya Joko Widodo menang. Survei bukan penentu segalanya dan elektabilitas hanya temporer. Tapi ini bisa menjadi referensi," katanya.

Selain melihat hasil survei, kata Andreas, PDIP juga mengutamakan aspirasi masyarakat yang dijaring oleh teman-teman di jajaran DPD. Mulai dari anak ranting, ranting, hingga DPD. Sebab, mereka merupakan ujung tombak menentukan kepala daerah di daerahnya.

Berdasarkan laporan dari DPD, lanjut Andreas, hampir 80% warga DKI Jakarta tidak lagi menginginkan pemimpin incumbent lantaran tidak arif dan bijaksana. "Kami pasti mengutamakan itu. Kalau sampai berbeda pendapat, itu akan berpengaruh terhadap kekuatan partai," tegasnya.